JAKARTA (LB)- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengaku bersyukur kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan pada Jumat, bukan Rabu.
Dengan begitu, kata dia, aturan tersebut tidak akan bertentangan dengan Instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025 yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap Rabu.
“Tentunya saya bersyukur tidak hari Rabu. Karena kalau hari …
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth (kedua kanan) memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta.
JAKARTA (LB)- Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardianto Kenneth menilai konser Avenged Sevenfold merupakan bagian dari visi besar menjadikan Jakarta sebagai destinasi utama dalam peta tur dunia musisi internasional, yang diyakini berdampak pada sektor ekonomi kreatif.
“Konser berskala global seperti ini bukan …
Laga Timnas Indonesia melawan Bulgaria.
JAKARTA – Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3) malam WIB.
Gol semata wayang Bulgaria dicetak Marin Petkov dari titik putih dalam laga Hadiah penalti diberikan kepada Bulgaria setelah pelanggaran yang dilakukan Kevin Diks.
Secara keseluruhan, Garuda memegang …
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti.
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebut penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital terkumpul sebesar Rp48,11 triliun hingga 28 Februari 2026. Jumlah itu berasal dari beberapa sektor usaha.
“Realisasi penerimaan pajak digital sebesar Rp48,11 triliun menunjukkan kontribusi ekonomi digital yang semakin meningkat terhadap penerimaan negara,” kata Direktur Penyuluhan, …
Staf Khusus Ketua BGN Pusat, Ida saat mencicipi menu MBG diSMPN3 Rangkasbitung.
LEBAK (LB)- Tim Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten tepatnya ke SPPG Jatimulya dan diarahkan ke lokasi penerima manfaat yaitu SMPN3 Rangkasbitung guna memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di Provinsi Banten.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, …
Kondisi tumpukam sampah di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Selasa (31/3).
JAKARTA (LB)- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk mengatasi penumpukan sampah di sejumlah wilayah ibu kota.
Menurut Pramono, penumpukan sampah tersebut terjadi akibat gangguan operasional di TPST Bantargebang usai longsor di zona 4A. Kondisi itu membuat pengiriman sampah …
Ketua FKIC, Yoga Setiawan.
CIREBON (LB)- Forum Komunikasi Investor Cirebon (FKIC) mengkritisi mandegnya iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Penyebabnya dari pemerintah daerah sendiri, bukan faktor internal.
Menurutnya, para investor sebetulnya sangat menghormati kearifan lokal dalam setiap rencana investasi. Namun, persoalan administrasi terkait alih fungsi lahan dinilai menjadi penghambat utama yang hingga kini belum terselesaikan.
“Sebetulnya investor itu mengedepankan …
Tumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Rawadas, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang mengganggu akses jalan warga menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Malaka 1, Selasa (31/3).
JAKARTA (LB)- Warga mengeluhkan bau menyengat dan akses jalan yang becek menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Malaka 1 akibat tumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Rawadas di kawasan Pondok Kopi, Duren …
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalteng, Joni Harta.
PALANGKA RAYA (LB)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Klimantan Tengah (Kalteng) mengaku terkendala dalam mengawasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) karena kewenangan pengawasan masih didominasi pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah tidak leluasa mengambil kebijakan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng, Joni Harta menilai, salah satu cara menekan kasus pertambangan ilegal adalah dengan mendistribusikan kewenangan pertambangan ke …
Ilustrasi ASN.
BANDUNG (LB)- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kepastian terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pemprov Jabar memastikan tidak akan melakukan pengurangan jumlah pegawai meskipun terdapat aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengungkapkan bahwa posisi belanja pegawai Pemprov Jabar saat ini masih berada …
