Ketua FKIC, Yoga Setiawan.
CIREBON (LB)- Forum Komunikasi Investor Cirebon (FKIC) mengkritisi mandegnya iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Penyebabnya dari pemerintah daerah sendiri, bukan faktor internal.
Menurutnya, para investor sebetulnya sangat menghormati kearifan lokal dalam setiap rencana investasi. Namun, persoalan administrasi terkait alih fungsi lahan dinilai menjadi penghambat utama yang hingga kini belum terselesaikan.
“Sebetulnya investor itu mengedepankan kearifan lokal. Tapi justru yang menghambat investasi adalah Pemkab Cirebon itu sendiri,” kata Ketua FKIC, Yoga Setiawan, Selasa (31/3).
Hingga kini Pemkab Cirebon belum menuntaskan tindak lanjut edaran Menteri Agraria terkait penataan alih fungsi lahan. Dalam edaran tersebut, seluruh daerah yang masih menggunakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) diminta segera mengurus penetapan Lahan Baku Sawah (LBS).
“Dari tahun kemarin sampai sekarang belum selesai. Padahal pusat sudah memberikan kewenangan agar lahan LSD bisa dikeluarkan,” ungkapnya.
Akibat lambannya penyelesaian tersebut lanjut Yoga, sejumlah proyek perumahan dan industri di Kabupaten Cirebon terpaksa berhenti. Perizinan tersendat karena terkendala status lahan yang belum jelas.
“Banyak perumahan mandeg, pabrik-pabrik izinnya juga mandeg karena terkendala lahan LSD,” ucapnya.
Yoga menyebutkan, berdasarkan moratorium dari Kementerian Agraria, daerah diminta memenuhi 87 persen dari total lahan LBS. Dia menilai, persoalan ini seharusnya tidak rumit karena data lahan sudah tersedia.
“Pertanian sudah punya data sekitar 52 ribu hektare lahan LBS di Kabupaten Cirebon. Tinggal dipilah mana yang masuk LP2B, itu yang dikunci. Yang bukan LP2B ya harus dikeluarkan,” paparnya.
Dia menilai, lambannya penanganan ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah daerah. Bahkan, Yoga menuding kondisi ini sebagai kegagalan birokrasi yang berdampak langsung pada investasi.
“Sampai sekarang Pemkab mandul. Ini bukan salah di lapangan, semua bisa diselesaikan. Tapi tidak ada langkah konkret.
Diapun mendesak Pemkab Cirebon segera mengambil langkah konkret agar persoalan alih fungsi lahan dapat diselesaikan, sehingga iklim investasi kembali bergerak dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. “Ini catatan keras untuk kepala daerah dan DPRD karena sudah setahun tidak ada progres,” tegasnya. *
