Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung turun ke sungai membersihkan sampah yang menyumbat di Sukabumi.
BANDUNG (LB)- Walhi Jawa Barat mengkritik keputusan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang melibatkan unsur TNI dalam urusan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Pelibatan TNI dalam pengelolaan sampah dinilai sangat tidak tepat. Atas dasar itu, Walhi Jabar menolak keras langkah yang diambil oleh Dedi Mulyadi.
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, mengatakan, TNI sebelumnya diberi amanah Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Namun hingga saat ini kondisi Citarum tidak kunjung membaik.
Bahkan, anggaran besar yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk menangani kerusakan dalam Program Citarum Harum tidak berjalan maksimal, dan pencemaran masih terus berlanjut.
“Hal tersebut salah satunya dapat dilihat dari empat Pokja yang gagal dalam PPK DAS Citarum. Di antaranya Pokja Lahan Kritis, Pokja Pencemaran dan Pengendalian, Pokja Sampah, dan Pokja Penegakan Hukum,” kata Iwang dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/3).
Iwang mengatakan, dalam urusan Sungai Citarum saja tidak berhasil, bagaimana bisa mengurus urusan sampah yang merupakan masalah terbesar di Jabar. Dia menyebut, sebaiknya TNI segera dikembalikan ke barak dan memaksimalkan tugas serta fungsinya, bukan malah dilibatkan dalam kegiatan yang bukan bidangnya.
Meski demikian, Walhi Jabar mengapresiasi jika TNI terlibat dalam membersihkan sungai dari sampah. Namun, jika sampai TNI dilibatkan dalam mengurus sampah, Walhi menilai institusi militer itu tidak kompeten.
“Bagaimana mungkin TNI dapat melakukan pengolahan sampah yang faktanya saat ini sampah dari sungai saja bingung mereka olah, yang akhirnya larinya kembali ke TPA jika mereka tidak bakar sendiri,” kata Iwang.
Walhi Jabar, kata Iwang, sangat khawatir ketika pengolahan dan pemanfaatan sampah ini tidak dapat dilakukan dengan baik. Bahkan, hal ini nantinya cenderung diatasi dengan cara dibakar begitu saja atau dikirim kepada industri-industri untuk bahan campur pembakaran, dan itu sangat salah. “Bagi Walhi, langkah yang diambil Gubernur Dedi terlalu tergesa-gesa. Mestinya Gubernur Jawa Barat tersebut baiknya membuka saran masukan terlebih dahulu dari masyarakat Jawa Barat untuk merespons hal tersebut,” tuturnya.
Di samping itu, Walhi Jabar melihat sosok Gubernur Dedi Mulyadi ini memiliki keberanian yang baik sebagai salah satu sikap eksekutor. Diharapkan masyarakat akan mendukung kuat terhadap sikap tersebut. “Karena yang kami butuhkan dari sosok pemimpin sekarang yaitu sikap keberanian dalam menjalankan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku perusak lingkungan yang tidak pandang bulu,” pungkasnya. *
