JAKARTLB)– Gelombang aksi mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengusung “17+8 Tuntutan Rakyat” akhirnya mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Melalui rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi, enam poin keputusan dihasilkan dan diumumkan ke publik pada Jumat (5/9).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan keputusan tersebut sebagai langkah konkret parlemen dalam merespons aspirasi yang disuarakan dalam aksi-aksi unjuk rasa belakangan ini.
“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain penghentian tunjangan perumahan, keputusan rapat juga mencakup pemangkasan fasilitas anggota, moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, serta peningkatan transparansi di parlemen.
Langkah-langkah ini, menurut Dasco, merupakan bagian dari upaya DPR untuk memperbaiki citra sekaligus membangun kembali kepercayaan publik yang belakangan ini kian kritis terhadap wakil rakyat.
Keputusan tersebut muncul setelah desakan keras dari mahasiswa, termasuk aksi bertajuk “Piknik Nasional Rakyat: Deadline Day Tuntutan 17+8” yang digelar di depan Gedung DPR pada hari yang sama.
Tuntutan itu berisi 17 agenda utama dan 8 tambahan, di antaranya soal pemangkasan fasilitas pejabat, transparansi anggaran, dan penghentian praktik yang dinilai memperburuk kinerja lembaga negara.
Meski baru sebagian poin tuntutan yang dijawab, langkah DPR dinilai sebagai sinyal bahwa tekanan publik telah memaksa parlemen melakukan koreksi diri.
Publik kini menantikan apakah enam keputusan awal ini akan benar-benar dijalankan secara konsisten, atau sekadar janji yang meredam gelombang aksi sementara.
Dengan keluarnya pernyataan resmi ini, DPR menegaskan komitmennya untuk lebih terbuka pada kritik masyarakat.
Bukan Menghilang
Selama terjadinya dinamika politik akhir bulan Agustus lalu, ada kabar miring yang menyebut Dasco menghilang dan tak bisa dihubungi.
Bagi yang memahami tugas dan fungsinya sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco kerap bekerja dalam senyap. Baginya, tidak mesti apa yang sedang dikerjakan harus diungkap ke publik.
Namun, ketika kinerjanya membuahkan hasil, barulah penting disampaikan ke publik. Sebut saja soal Amnesty dan Abolisi yang disematkan kepada Hasto danTom Lembong bulan lalu. Dasco bekerja dalam senyap demi menggolkan dua produk hukum Presiden tersebut.
Dasco pun mengklarifikasi, dia sebenarnya bukan menghilang tapi lebih pasnya menghindari, mengingat amarah masyarakat sedang meninggi kepada lembaga DPR.
Dasco pun menjelaskan, terkait handphonenya yang tidak bisa dihubungi disebabkan alat komunikasinya ditoksik mendadak, menjadi bricking atau mati total per sekian jam.
“Saya bukan menghilang dan tak bisa dihubungi. Penyebab saya ternilai begitu, karena handphone saya ditoksik mendadak, layanya menjadi bricking atau mati total per sekian jam. Jadi merepotkan saya untuk berkomunikasi dengan siapa pun termasuk Presiden Prabowo. Entah siapa hacker yang jahil bikin saya jadi kayak gini,” kata Dasco melalui sambungan WhatsApp, Jumat, (5/8) pagi.
Pria yang akrab disapa Don oleh rekan-rekannya di Senayan ini mengungkapkan, persoalan handphonenya ditoksik jadi bricking, adalah kendala besar yang membuat dia terpaksa menghindar. Saluran komunikasinya dengan seluruh relasi tiba-tiba terputus dan bikin dirinya kesulitan untuk berkomunikasi dan membentengi diri terhadap segala teror ancaman.
Don mengaku tidak bisa menyalahkan media massa yang memberitakan dirinya menghilang. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah alat komunikasinya di heck sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun.
“Saya engga bisa menyalahkan media massa yang banyak memberita saya tiba-tiba menghilang tak jelas pascakerusuhan demo. Soalnya saya juga kan ga bisa dihubungi dan dikonfirmasi akibat ditoksik jadi bricking. Jadi satu-satunya pilihan dan juga yang terbaik adalah menghindar. Baru hari ini handphone saya bisa digunakan lagi. Dan ini saya manfaatkan buat klarifikasi,” katanya.
