CIBINONG (LB)– Bupati Bogor, Rudy Susmanto, resmi menerbitkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3/578-ORG tertanggal 27 Maret 2026 sebagai respons atas eskalasi krisis global dan kenaikan harga energi.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyebutkan, kebijakan ini merupakan langkah adaptif Pemkab Bogor dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas kerja dan efisiensi energi. Kebijakan diambil sebagai langkah strategis menghadapi dampak krisis global, khususnya di sektor energi.
“Kami ingin memastikan kinerja ASN tetap optimal, namun juga mampu berkontribusi dalam penghematan energi secara nyata,” ujar Rudy Susmanto.
Berdasarkan Surat Edaran tersebut, ASN melaksanakan tugas secara WFH setiap hari Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap dilakukan secara Work From Office (WFO).
Kebijakan ini mulai diterapkan pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah.
Meski menerapkan sistem kerja fleksibel, layanan publik yang bersifat esensial seperti rumah sakit, transportasi, keamanan, dan penanggulangan bencana tetap berjalan normal di kantor.
Menurut Rudy, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik adalah prioritas utama, Oleh karena itu, unit layanan esensial tetap wajib beroperasi penuh, dan seluruh ASN harus tetap menjaga standar pelayanan yang prima kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain pengaturan kerja, Pemkab Bogor juga menerapkan kebijakan efisiensi energi di lingkungan perkantoran, mulai dari menggunakan peralatan listrik hemat energi dan mematikan lampu yang tidak digunakan, optimalisasi cahaya matahari melalui penataan ruang kerja, penghematan penggunaan air dan alat tulis kantor (ATK), hingga pengaturan suhu AC minimal 24 derajat Celcius.
Pemkab Bogor juga mendorong perubahan pola mobilitas ASN agar lebih ramah lingkungan dan menekan konsumsi bahan bakar.
Hari Senin, Selasa, dan Kamis, ASN dianjurkan untuk menggunakan kendaraan dinas secara bersama atau kendaraan kolektif (carpooling). Sementara untuk hari Rabu menggunakan transportasi publik, tidak menggunakan mobil pribadi atau dinas, dianjurkan menggunakan, sepeda motor, sepeda, dan jalan kaki.
“Kami ingin membangun budaya hemat energi di lingkungan ASN, mulai dari hal sederhana seperti pengaturan penggunaan listrik hingga perubahan pola transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ungkap Rudy.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal, ASN tetap diwajibkan melakukan absensi dan pelaporan kinerja melalui aplikasi SiCantik serta siap hadir ke kantor jika ada tugas mendesak.
Ia menekankan bahwa disiplin ASN tetap menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini.
“WFH bukan berarti menurunkan disiplin. Justru ASN dituntut lebih profesional, bertanggung jawab, dan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk siap hadir jika diperlukan,” tandasnya.
Melalui kebijakan ini, Pemkab Bogor menunjukkan komitmennya dalam menghadapi tantangan global dengan langkah konkret yang tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan.
“Kami ingin kebijakan ini menjadi bagian dari gerakan bersama, tidak hanya untuk efisiensi, tetapi juga sebagai kontribusi daerah dalam menghadapi tantangan global dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutup Rudy Susmanto. zai/gio
————————
CIBINONG (LB) – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya dalam mempercepat penataan kawasan Puncak guna menciptakan lingkungan yang lebih tertata serta mengurai kemacetan demi kenyamanan masyarakat.
Menurut Rudy Susmanto, penataan kawasan Puncak menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor, mengingat tingginya aktivitas masyarakat dan kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.“Penataan kawasan Puncak terus kami percepat, baik dari sisi lingkungan maupun penguraian kemacetan, agar kawasan ini lebih tertata dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat,” ujar Rudy.
Ia menekankan bahwa percepatan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan pemerintah pusat. Terlebih, sebagian jalur di kawasan Puncak merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.“Kita tidak bisa hanya menunggu. Penyelesaian kawasan Puncak harus dilakukan melalui kolaborasi bersama, baik pemerintah daerah maupun pihak swasta,” tegasnya.
Rudy Susmanto juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan kajian untuk penanganan jalur dari Megamendung hingga perbatasan Cianjur. Dari kajian tersebut, akan ditentukan langkah konkret, termasuk pembagian peran antara pemerintah daerah dan pihak swasta.Ia pun mendorong agar proses administrasi dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, dengan target awal April sudah terdapat kejelasan terkait rencana teknis dan pembiayaan.“Saya berharap proses administrasi tidak berlarut. Awal April harus sudah ada kejelasan, termasuk gambaran anggaran serta pembagian peran yang jelas,” ungkapnya.
Bupati Bogor optimistis, dengan percepatan dan kolaborasi yang kuat, upaya penataan ini akan mampu mengurai kemacetan secara signifikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.“Jika ini bisa kita selesaikan bersama, kemacetan di Puncak akan terurai dengan baik. Yang terpenting, masyarakat mendapatkan manfaat nyata,” tutup Rudy Susmanto. zai/gio
