JAKARTA (LB)— Survei Litbang Kompas April 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri naik ke angka 82,4%. Komisi III DPR RI mengapresiasi hasil tersebut dan menyebutnya sebagai bukti perbaikan kinerja kepolisian.
“Angka ini tidak muncul begitu saja. Publik mulai merasakan ada perubahan di pelayanan, penegakan hukum, dan kehadiran Polri di tengah masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, Jumat (26/6).
Menurut Rano, kepercayaan hanya akan tumbuh jika dibuktikan lewat kerja konsisten, bukan sekadar narasi. Ia menilai Polri sudah menunjukkan progres di beberapa sektor: pemberantasan judi online, kejahatan siber, narkotika, TPPO, hingga digitalisasi layanan publik.
Rano menekankan, menjaga kepercayaan publik harus sejalan dengan komitmen integritas.
“Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Keberanian menindak oknum sendiri justru menunjukkan Polri ingin menjadi institusi yang bersih, profesional, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyebut revisi UU Polri sebagai tonggak penting. Regulasi baru diharapkan membuat Polri lebih adaptif menghadapi dinamika kejahatan.
“Semakin besar kewenangan, semakin besar pula tanggung jawab. Polri harus bekerja profesional, transparan, dan berintegritas. Kepercayaan publik ini modal utama yang harus dijaga,” tegas politikus PKB itu.
Survei Litbang Kompas dilakukan 9–18 April 2026 kepada 1.200 responden di 38 provinsi. Metode: wawancara tatap muka, sampling acak bertingkat, margin of error 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Saat ditanya “Yakin atau tidak yakin kinerja Polri akan semakin baik?”, hasilnya:
- Yakin: 82,4%
- Tidak yakin: 12,1%
- Tidak tahu: 5,5%
Komisi III menyatakan akan terus mendukung penguatan Polri agar tren positif ini tidak hanya bertahan, tapi terus meningkat.
“Harapannya Polri semakin presisi, humanis, dan responsif. Tujuannya satu: memberi rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Rano.
