JAKARTA (LB)– Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala, menilai survei Litbang Kompas terkait tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara harus dijadikan instrumen evaluasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menurut Adrianus, survei opini publik merupakan cerminan persepsi masyarakat pada periode tertentu. Data tersebut bisa menjadi acuan untuk mengukur kinerja sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalisme institusi penegak hukum.
“Survei opini publik adalah cerminan persepsi masyarakat pada periode tertentu. Hasilnya harus dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi setiap institusi untuk terus berbenah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat profesionalisme dalam menjalankan tugas,” ujar Adrianus di Jakarta, Senin (29/6).
Ia menegaskan, tingkat kepercayaan masyarakat tidak statis. Kepercayaan itu dipengaruhi pengalaman langsung saat berurusan dengan polisi, pemberitaan di media massa dan media sosial, serta keberhasilan Polri menangani persoalan yang menjadi sorotan publik.
Konsistensi, kata dia, menjadi faktor kunci. Pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan disebutnya sebagai fondasi untuk menjaga legitimasi Polri di mata masyarakat.
“Kepercayaan publik akan semakin kuat apabila institusi mampu menunjukkan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Itu fondasi penting untuk memperkuat legitimasi institusi,” katanya.
Adrianus juga mengingatkan agar hasil survei tidak dimaknai sebagai vonis berhasil atau gagalnya sebuah institusi. Ia mendorong Polri menjadikan survei sebagai umpan balik untuk merumuskan kebijakan, memperbaiki layanan, dan memperkuat komunikasi publik.
“Survei sebaiknya tidak dimaknai hanya sebagai ukuran berhasil atau tidaknya institusi. Yang lebih penting adalah bagaimana hasil itu dijadikan umpan balik untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat komunikasi publik,” tuturnya.
Ia berharap hasil survei Litbang Kompas bisa menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan negara untuk meningkatkan kinerja. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pelayanan publik dapat terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.tom
