FOTO: Malaysia kembangkan drone kamikaze dan sistem laser.
KUALA LUMPUR(LB) – Pemerintah Malaysia akan mengembangkan drone kamikaze sebagai bagian dari serangkaian proyek strategis di bawah reformasi kebijakan pertahanan nasional.
Kebijakan terbaru tersebut tertuang dalam National Defence Industry Policy (NDIP), sebuah rencana jangka panjang yang bertujuan mengurangi ketergantungan Malaysia terhadap teknologi keamanan dan pertahanan asing, sekaligus memperkuat kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin saat peluncuran kebijakan NDIP pada Rabu (21/1) lalu.
Dalam kebijakan tersebut, sejumlah proyek utama telah ditetapkan. Di antaranya adalah pengembangan satelit buatan lokal yang akan mengambil alih layanan pertahanan setelah kontrak yang sedang berjalan berakhir pada tahun 2029, produksi drone kamikaze, dan pengembangan sistem pertahanan laser.
NDIP mencakup inisiatif lain seperti produksi sistem radar pasif dan pengembangan simulator pertahanan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah Malaysia akan mewajibkan sedikitnya 30 persen kandungan lokal dalam setiap pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista). Selain itu, seluruh pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan atau maintenance, repair and overhaul (MRO) harus dilakukan oleh perusahaan lokal, kecuali selama masa garansi.
Kontrak kerja sama pertahanan juga dapat dihentikan apabila perusahaan yang terlibat gagal menunjukkan inovasi, efisiensi biaya, serta peningkatan kemampuan lokal.
Khaled menyatakan bahwa Malaysia menargetkan pembangunan keahlian dalam negeri di bidang perakitan, perbaikan, dan manufaktur berbagai sistem persenjataan.
“Kebijakan ini menandai pergeseran strategis untuk memastikan belanja pertahanan publik benar-benar diterjemahkan menjadi kemampuan industri jangka panjang, ketahanan, dan kedaulatan, bukan sekadar ketergantungan berkelanjutan pada pihak luar,” ujar Khaled.
Ia menambahkan bahwa kondisi global saat ini semakin kompleks, rapuh, dan penuh ketidakpastian dari sisi keamanan, sehingga Malaysia tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada pihak lain untuk menjamin keamanan dan pertahanannya.
Meski demikian, Malaysia tidak menargetkan untuk memproduksi sistem senjata secara utuh dalam waktu singkat. Namun, dengan mengembangkan komponen dan layanan lokal, perusahaan-perusahaan Malaysia diharapkan dapat berpartisipasi secara signifikan dalam rantai pasok industri pertahanan.
Untuk mendukung kebijakan itu, anggaran pertahanan Malaysia tahun 2026 ditetapkan sebesar RM21,74 miliar, meningkat 2,9 persen dibandingkan tahun 2025. Dari jumlah tersebut, RM6 miliar dialokasikan khusus untuk pengadaan aset dan peralatan angkatan bersenjata.
Khaled menjelaskan bahwa keberhasilan NDIP akan ditentukan oleh beberapa pilar utama, antara lain dukungan anggaran yang berkelanjutan, kepemimpinan kelembagaan yang lebih kuat, pengembangan teknologi baru, serta penguatan riset dan pengembangan (R&D).
“Alokasi besar untuk kementerian pertahanan setiap tahun akan menjadi kerugian jika tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk membangun industri pertahanan domestik yang mandiri, berkelanjutan, dan tangguh,” tegasnya.
NDIP menargetkan pula penguatan tata kelola dan kelembagaan di sektor pertahanan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi dan penyimpangan menyusul sejumlah skandal yang mencuat belakangan ini.
