Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan.
CIMAHI (LB)- Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi kembali mensosialisasikan strategi penguatan Mitigasi bencana berbasis masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistematis Pemkot Cimahi untuk menekan risiko bencana sekaligus membangun kapasitas warga dalam menghadapi potensi ancaman yang kian kompleks dan sulit diprediksi.
Diketahui, Kota Cimahi tercatat memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, hingga gempa bumi yang dipengaruhi oleh aktivitas Sesar Lembang.
Tak cuma itu, fenomena bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim juga menjadi ancaman dominan dengan frekuensi kejadian yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan menuturkan, berbagai peristiwa bencana yang pernah terjadi menjadi pelajaran berharga.
“Sebagian besar kerugian jiwa, kerusakan lingkungan, hingga dampak psikologis bagi masyarakat dipicu oleh rendahnya tingkat kesiapsiagaan,” kata Fithriandy, Selasa (31/3).
Oleh karena itu, lanjut Fithriandy, pendekatan penanggulangan bencana kini tidak lagi bersifat reaktif, melainkan harus dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
“Bahkan hingga menyentuh level komunitas terkecil,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira menilai investasi dalam mitigasi bencana ini sangat penting. Menurutnya, langkah pencegahan terbukti jauh lebih efisien dibandingkan penanganan pascabencana.
“Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk mitigasi dapat menghemat empat hingga tujuh kali lipat biaya yang harus ditanggung saat bencana terjadi,” kata Adhitia.
Adhitia menilai, pernyataan tersebut memperkuat urgensi pengarusutamaan aspek kebencanaan dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat kondisi geografis Cimahi yang rawan.
“Jadi aspek mitigasi kini diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan, mulai dari perizinan bangunan, tata ruang, hingga perencanaan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko,” ujarnya.
“Materi yang disampaikan mencakup simulasi evakuasi, pengenalan tanda-tanda awal bencana, hingga cara membangun sistem peringatan dini di tingkat lingkungan,” sebutnya.
Selain pengetahuan teknis, lanjut Adhitia, peserta juga didorong untuk berperan aktif menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu banjir, melakukan penghijauan untuk mencegah longsor, serta memastikan kesiapan jalur evakuasi dan titik kumpul di wilayah masing-masing.
“Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam upaya pengurangan risiko bencana,” ujarnya. *
