Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
BANDUNG (LB)- Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus beras oplosan di wilayah Kota Bandung.
Meski begitu, pihaknya tetap bersiaga dan menunggu hasil penyelidikan terkait beras oplosan lebih lanjut dari Satgas Pangan yang saat ini masih melakukan pengambilan sampel di lapangan.
“Kami tetap mengawasi peredaran beras di wilayah. Kami menunggu hasil investigasi Satgas Pangan, sambil memastikan bahwa seluruh distribusi beras baik premium maupun standar memenuhi ketentuan yang berlaku,” kata Farhan, Jumat (18/7).
Dia menuturkan, pihaknya terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga kualitas beras yang beredar di pasaran. Masyarakat agar tetap waspada dan melaporkan jika menemukan produk beras yang mencurigakan.
Farhan menegaskan, jika nantinya ditemukan adanya indikasi pelanggaran di Kota Bandung. Pihaknya akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami akan bertindak tegas bila ada pelanggaran. Perlindungan konsumen dan kualitas pangan adalah prioritas,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, sebanyak 212 merek beras diduga terlibat dalam praktik pengoplosan serta pelanggaran standar mutu.
Temuan ini, merupakan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri.
Amran menyebut, modus yang dilakukan para pelaku tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas. Namun juga menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp99 triliun per tahun.
Ia menyebut beberapa produk mencantumkan label “beras premium” padahal berisi beras biasa, dan ada juga yang menuliskan isi 5 kilogram tetapi bobot sebenarnya kurang dari itu.
Beras oplosan sendiri, merupakan campuran dari beberapa jenis atau kualitas beras berbeda yang kemudian dijual dengan label yang tidak sesuai isi sebenarnya. Praktik ini dinilai merugikan konsumen baik dari sisi harga, berat kemasan maupun keakuratan label. *
