Sapi-sapi milik Pemkab Cirebon yang berlokasi di Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng, kondisinya sangat memprihatinkan.
CIREBON (LB)- Gagal lelangnya 41 ekor sapi milik Pemerintah Kabupaten Cirebon menuai sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Cirebon. Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, menilai kondisi sapi yang kurus diduga akibat kekurangan pakan. Ini menjadi bukti, buruknya perencanaan di Dinas Pertanian.
Menurut Aan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak menyasar kebutuhan dasar untuk ternak hidup. Dia menilai, pengadaan pakan harus menjadi prioritas utama agar kondisi sapi tetap sehat dan layak dipelihara.
“Untuk makhluk hidup itu tidak ada istilah efisiensi pakan. Kalau pakannya dikurangi, ya dampaknya seperti sekarang, sapi-sapi jadi kurus dan tidak terurus,” kata Aan, Selasa (19/5).
Dia mengungkapkan, pihak Dinas Pertanian mengakui adanya pengurangan anggaran pengadaan pakan untuk 41 sapi tersebut. Akibatnya, stok pakan semakin menipis dan kondisi ternak terus memburuk.
Aan menilai, persoalan ini mencerminkan kegagalan perencanaan di internal Dinas Pertanian. Apalagi, kebutuhan anggaran pakan hingga Agustus diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta. Sementara pengadaan, baru bisa dilakukan melalui anggaran perubahan.
“Mau tidak mau Dinas Pertanian harus mencari solusi untuk membeli pakan. Kalau dibiarkan, sapi-sapi itu bisa mati. Nanti kita malu. Masa sapi disuruh puasa sampai bulan Agustus,” ujarnya.
Politisi tersebut juga mempertanyakan wacana hibah terhadap puluhan sapi itu apabila tidak disertai alasan yang jelas dan mekanisme yang tepat.
“Kalaupun mau dihibahkan harus ada alasan yang jelas. Jangan sampai karena salah perencanaan lalu jalan keluarnya hibah,” ucapnya.
Aan menjelaskan, kondisi sapi yang kurus hingga gagal terjual dalam lelang telah mempermalukan citra Pemerintah Kabupaten Cirebon. Terlebih, persoalan tersebut sudah ramai diberitakan berbagai media.
“Ini jelas membuat malu Pemkab Cirebon. Beritanya sudah menyebar ke mana-mana dan ini mengisyaratkan gagalnya perencanaan di Dinas Pertanian,” aku Aan.
Dirinya bahkan menyayangkan, tidak adanya langkah darurat dari dinas terkait untuk mencari bantuan sementara dari pihak ketiga guna memenuhi kebutuhan pakan ternak.
“Padahal apa susahnya pinjam dulu ke pihak ketiga seperti BKC atau BCJ. Faktanya sudah tiga kali lelang, tapi tidak ada yang mau,” aku Aan.
Dia menambahkan, saat ini DPRD khawatir kondisi 41 sapi tersebut semakin memburuk sebelum anggaran perubahan disahkan pada Agustus mendatang. Karena itu, Aan meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar aset ternak milik daerah itu tidak mati sia-sia. “Harus segera ada solusi. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, salah satu opsinya ya dihibahkan. Yang penting sapi-sapi itu bisa terselamatkan,” tukasnya. *
