Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
BANDUNG (LB)- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegur para pejabatnya meskipun realisasi belanja dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di provinsinya mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dedi menyoroti adanya potensi kas yang belum terserap maksimal untuk kepentingan publik. “Pagi hari ini saya malah negur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat. Karena hari ini dicek kasnya berapa? Kasnya ada Rp2,5 triliun,” ujar Dedi saat di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (20/10). Gubernur Dedi mempertanyakan proyeksi daya serap belanja pemerintah hingga akhir tahun. Meskipun Kementerian Dalam Negeri menilai kinerja keuangan Jawa Barat sebagai yang tertinggi secara nasional, Dedi enggan berpuas diri.
Ia menegaskan, masih ada ruang bagi pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan belanja publik. “Saya nggak mau dikatakan paling tinggi. Saya masih paling rendah. Karena apa? Karena masih ada duit yang nanti di hitungan Desember itu masih ada perhitungan sekitar space-nya Rp500 miliar itu tadi. Dan yang Rp500 miliar itu hari ini sudah saya putuskan untuk terus didorong menjadi belanja,” katanya.
Dedi menambahkan, anggaran tambahan tersebut akan diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah. “Jadi hari ini kita akan mendorong lagi penambahan ruas-ruas jalan yang dilakukan perbaikan atau hotmix. Ya terutama di antaranya jalan-jalan yang hotmix itu, saya nggak mau lihat jalan provinsi dari berbagai daerah bergelombang, termasuk menuju arah Kota Bandung,” pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berhasil menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 17 Oktober 2025, realisasi belanja APBD Jawa Barat mencapai 73,34 persen, sedangkan pendapatan sebesar 66 persen, angka tersebut berada di atas rata-rata provinsi lain. *
