Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
BANDUNG (LB)- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyentil bupati Sukabumi yang tidak mengajukan usulan bantuan perbaikan 500 rumah ke Pemerintah Provinsi Jabar.
Ratusan rumah tersebut merupakan rumah warga Sukabumi yang rusak setelah beberapa kali terkena bencana dari mulai banjir hingga longsor.
“Itu saya sudah cek data. Bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi usulan terhadap 500 rumah yang terdampak bencana tahun 2024 bulan Desember, itu diusulkannya ke BNPB, bukan diusulkan ke provinsi,” kata Dedi melalui akun TikTok resminya yang telah dikonfirmasi Jumat (9/1).
Menurut Dedi, dalam struktur kewenangan daerah, penanganan bencana yang berdampak luas di wilayah kabupaten seharusnya terlebih dahulu dilaporkan dan diusulkan kepada pemerintah provinsi. Termasuk penanganan bencana yang terjadi di Babakan Cisarua, Kabupaten Sukabumi yang hingga kini penanganannya dinilai belum optimal.
Bahkan beredar video di media sosial yang memperlihatkan kondisi rumah warga korban bencana yang belum menerima kompensasi maupun bantuan perbaikan dan meminta keadilan kepada Dedi Mulyadi.
Dedi menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia memastikan akan langsung meminta Bupati Sukabumi mengirimkan usulan resmi ke tingkat provinsi agar bantuan dapat segera diproses.
“Hari ini saya akan meminta Bupati Kabupaten Sukabumi untuk mengajukan usulan ke provinsi. Jadi, di Jawa Barat ini, kalau berbagai hal, pasti larinya ke gubernur,” ujarnya.
Begitu dokumen pengajuan masuk, Pemprov Jabar, kata Dedi, akan segera mengambil langkah konkret untuk membantu warga yang rumahnya rusak berat.
“Kita akan segera selesaikan masalah itu, agar kita ada tindak lanjut terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor Desember 2024,” tutur Dedi.
Selain persoalan administrasi bantuan, Dedi juga menyinggung akar persoalan bencana yang menurutnya tak lepas dari kerusakan lingkungan di kawasan hulu Sukabumi.
Ia meminta pemerintah daerah bersikap tegas terhadap praktik penambangan ilegal dan alih fungsi lahan yang terus menggerus ruang hijau.
“Jaga alam, jaga lingkungan. Kalau tidak ingin banjir, tanam pohon, bukan nanam keributan,” tegas Dedi.
Sebelumnya, warga Kampung Babakan Cisarua mengeluhkan kondisi mereka yang tak kunjung pulih sejak bencana Desember 2024.
Banjir bandang Sungai Cidadap menimbun sejumlah rumah dengan pasir setinggi satu hingga dua meter, menyebabkan puluhan rumah roboh dan rusak berat. Warga juga mempertanyakan distribusi bantuan Rp 10 juta untuk biaya kontrakan yang disebut tidak merata. Berdasarkan informasi di lapangan, bantuan tersebut baru diterima 23 kepala keluarga di Kampung Sawah Tengah, sementara ratusan keluarga lainnya masih menunggu kepastian bantuan. *
