Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KBB, Idad Saadudin.
BANDUNG BARAT (LB)- Pemkab Bandung Barat tengah berupaya maksimal mencari lahan yang memenuhi kriteria untuk membangun sekolah rakyat terpadu, yang direncanakan menjadi satu kawasan bagi jenjang SD, SMP, dan SMA.
Meskipun sudah melakukan pencarian intensif selama satu semester terakhir, hingga kini belum ditemukan lokasi yang sesuai dengan standar pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) KBB, Idad Saadudin mengungkapkan bahwa upaya memanfaatkan lahan aset milik daerah sempat diusahakan, namun seluruh opsi yang ada tidak memenuhi persyaratan dari sisi luas maupun kontur tanah.
“Skema menggunakan lahan aset Pemda sudah kami coba, tapi belum memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata Idad, pada Jumat (23/1).
Sebagai alternatif, pihaknya telah melakukan survei terhadap belasan lokasi baru dan bahkan menyelesaikan studi kelayakan untuk beberapa di antaranya, namun hasilnya tetap belum memuaskan.
“Belasan lokasi sudah kami survei dan beberapa sudah ada studi kelayakannya, tapi tetap belum memenuhi ketentuan,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses, lanjut Idad, Pemkab Bandung Barat membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, selama lahan yang ditawarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Langkah ini dilakukan demi menjamin keberlanjutan program sekolah rakyat, yang khusus diperuntukkan bagi siswa dari kelompok miskin ekstrem pada tahun ajaran mendatang,” ujarnya.
Saat ini, terang Idad, sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA masih berstatus rintisan dan menggunakan fasilitas milik Kementerian Sosial.
SMA beroperasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang, sedangkan SMP menggunakan gedung Wiyata Guna 2 Cisarua.
“Yang sekarang ini hanya untuk satu tahun ajaran, jadi ke depan harus dipindahkan ke lahan baru yang akan dibangun oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut Idad menjelaskan, konsep sekolah terpadu yang akan dibangun di lahan yang disediakan Pemkab bertujuan untuk menyatukan tiga jenjang pendidikan dalam satu kawasan.
Menurutnya, bila proses pengadaan lahan berjalan lancar, pihaknya berharap sekolah bisa mulai beroperasi pada semester II tahun 2026.
“Kami berharap bisa mendapatkan lahan secepatnya agar target semester dua 2026 bisa tercapai,” pungkasnya. *
