Anggota Komisi V DPRD Banten, M. Ali Taufik.
SERANG (LB)- Anggota Komisi V DPRD Banten, M. Ali Taufik meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kalangan santri terutama di pondok Pesantren yang tidak menjalankan sekolah formal.
“Kalau santri yang sekolah formal sepertinya sebagian sudah ikut ke SPPG di sekitarnya. Santri yang tidak sekolah formal ini mereka belum dapat MBG karena juknis-nya tidak ada,” kata Ali Taufik.
Ali mengatakan, program MBG bagi pesantren sebagian sudah berjalan, namun sebagian lagi belum berjalan.
“MBG di pesantren yang sudah jalan itu pun karena inisiatif dan upaya ‘loby’ pihak pesantren untuk menghadirkan MBG di pesantren,” kata anggota Fraksi PKB ini.
Menurut Ali Taufik, pesantren-pesantren yang tidak memiliki akses ke SPPG belum bisa berjalan.
“Hemat saya BGN belum memperhatikan pesantren. BGN harus memberikan perhatian pada santri. Karena sebenarnya santri di pesantren makan apa adanya, mereka butuh asupan gizi tambahan,” kata Ali.
Harapan yang sama juga disampaikan anggota DPRD Provinsi Banten dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lebak, Iip Makmur. Iip mengusulkan santri di pondok pesantren memperoleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gubernur Banten Sekolah Gratis.
Menurut Iip, santri merupakan bagian dari masyarakat yang juga perlu memperoleh manfaat dari program pemerintah di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi. Karena itu, cakupan penerima manfaat dinilai perlu diperluas hingga menjangkau pondok pesantren.
“Saya sepakat itu. Artinya pondok pesantren juga, bukan hanya MBG-nya. Bahkan saya juga meminta kepada Gubernur Banten agar program pendidikan gratis bukan hanya untuk sekolah formal,” kata Iip.
Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7) menyebut evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera diselesaikan dalam waktu satu hingga dua bulan. Evaluasi tersebut meliputi percepatan penyaluran MBG ke sekolah berbasis agama dan pesantren, pemetaan penerima manfaat di daerah tertinggal, hingga pendataan kelebihan titik dapur MBG. *
