Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-543. Dia pun memberikan arahan untuk kemajuan Kabupaten Cirebon.
CIREBON (LB)- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-543. Dia pun memberikan arahan untuk kemajuan Kabupaten Cirebon.
Dedi Mulyadi mengaku merespon kondisi Kabupaten Cirebon saat ini. Ketika ditanya, bagaimana perhatian Pemprov Jabar dengan kondisi Kabupaten Cirebon yang jauh tertinggal dengan wilayah lainnya, Dedi Mulyadi mengaku sangat peduli.
“Kedatangan saya ke sini merupakan bentuk intervensi saya dan Pemprov Jabar untuk Kabupaten Cirebon,” ungkapnya Senin (21/4).
Dia menilai, selama ini Kabupaten Cirebon sudah mengalami kemajuan juga. Namun, ke depan infrastruktur harus segera dibenahi. Bukan saja jalan, namun beberapa bangunan harus punya ciri khas dan dikembalikan kepada budaya Cirebon.
“Kabupaten Cirebon harus terus berbenah diri. Terutama masalah infrastruktur dan kebudayaan. Ini harus segera dibenahi supaya Kabupaten Cirebon mempunyai ciri khas,” ungkapnya.
Terkait masalah budaya, Kabupaten Cirebon bisa menjadi kabupaten budaya terbesar di Jawa Barat. Asalkan penataannya serius karena motif batik mega mendung dan beberapa makanan khas Cirebon sudah mendunia.
Tinggal bagaimana peran Pemkab Cirebon memaksimalkan potensi tersebut hingga menjadi kebanggan warga Kabupaten Cirebon.
“Asalkan ada sinergi antara bupati dan legislatifnya, semua potensi di Kabupaten Cirebon bisa diolah. Ini hanya tinggal kemauan saja memaksimalkan potensi yang ada,” ujarnya.
Hal lain yang menjadi perhatian serius lainnya adalah persoalan di jalanan. Mulai dari persoalan geng motor, knalpot brong dan minum-minuman keras, harus segera diatasi.
“Kalau dibiarkan dan penanganannya tidak serius, akan mencoreng nama Cirebon sebagai Kota Wali,” sebutnya.
“Persoalan ini harus ditangani secara paripurna. Karena kultur sebagai Kota Wali akan tercoreng. Kalau ini bisa diatasi maka marwah Cirebon akan kembali sebagai Kota Wali dan Kota Budaya,” jelasnya.
Dedi Mulyadi menambahkan, persoalan infrastruktur jalan menjadi prioritas. Nanti di tahun 2026 seluruh jalan provinsi bisa terselesaikan. Lalu tahun 2027 mulai paripurna intervensi untuk jalan-jalan yang ada di semua kabupaten di Jawa Barat.
“Kalau sekarang saya belum intervensi jalan kabupaten karena jalan-jalan di provinsi juga belum selesai. Jadi nanti tahun 2027 semua jalan di kabupaten harus selesai,” tukasnya. *
