Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
BANDUNG (LB)- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) mengaku belum berencana membuka tambang di Bogor Barat kembali meski Bupati Bogor, Rudy Susanto menginginkan agar tambang dibuka. Ia pun memilih tidak menerima ajakan Bupati Bogor bertemu dengan pengusaha tambang.
“Pertama bahwa membuka tambang izin lokasinya ada kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya pak bupatinya baik, memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang,” ucap dia seusai menghadiri acara Kemendikdasmen di Hotel Aryaduta, Rabu (6/5).
Ia menyebut tidak semua masyarakat di Bogor Barat bekerja di sektor tambang. Dedi menyentil sejumlah pihak yang hanya berdiri di jalan dan mendapatkan setoran. Selain itu, terdapat aktivis tambang.
Dedi melihat Bupati Bogor telah melaksanakan tugas menyampaikan aspirasi yang diinginkan masyarakat. Ia pun melihat perjuangan Bupati Bogor dan Wakil Bupati Bogor sangat panjang terkait tambang.
“Perjuangannya pak bupati dan wakil bupati sangat panjang saya lihat berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya. Tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu, karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem,” kata dia.
Dedi mengaku sistem tersebut tengah dikelola dan yang terpenting yang harus dipikirkan bukan hanya yang bekerja di sektor tambang. Namun, juga masyarakat yang banyak melintasi Jalan Parung Panjang.
“Masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar agar nyaman berdagang,” ungkap dia.
Ia menyebut masyarakat tersebut jumlahnya mencapai puluhan ribu dan telah lama mengalami penderitaan panjang. Bahkan sudah banyak yang meninggal dunia akibat menjadi korban kecelakaan.
“Nah, pertimbangannya adalah kalau dibuka jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat Parung Panjang lagi. Kalau lewat Parung Panjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang Parung Panjang, demo lagi,” kata dia
Oleh karena itu, pihaknya tengah berupaya mengambil jalan tengah agar kedua hal tersebut berjalan. Pihaknya pun sudah meminta kepada daerah untuk mengirimkan data pekerja kasar tambang yang biasa diupah Rp 40 ribu hingga Rp 50 ribu tanpa BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan.
“Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya enggak ada yang mau ngasih,” kata dia.
Dedi menambahkan terkait kompensasi pihaknya mendata jumlah pekerja yang bekerja di sektor tambang dan informal sebanyak 3.000 orang. Akan tetapi, kepala desa mengajukan 18 ribu orang. “Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya 3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Diberikan kompensasi tiap bulan, tetapi kan yang mengajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali,” kata dia. *
