Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi saat ditemui usai kegiatan di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (6/5).
BANDUNG (LB)- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan, siap mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), jika belum ada pengelola baru yang ditetapkan.
Sikap tersebut diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena proses lelang oleh Pemerintah Kota Bandung belum mendapatkan pengelola baru. Sementara itu keberlangsungan satwa dan pegawai Bandung Zoo perlu mendapatkan kepastian.
“Kalau tidak ada keputusan, saya lebih memilih Provinsi melalui BUMD menjadi pengelola. Tujuannya bukan bisnis, tapi menyelamatkan pegawai dan konservasi,” ujar Dedi saat ditemui di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (6/5).
Menurut Dedi, laporan Dinas Kehutanan Jawa Barat menyebutkan penetapan pengelola Bandung Zoo masih tertunda karena berbagai pertimbangan, termasuk masalah hukum. Padahal, penunjukan pengelola ditargetkan selesai pada 5 Mei 2026 sesuai batas waktu dari Kementerian Kehutanan. Namun, Pemkot Bandung mengajukan perpanjangan waktu untuk melanjutkan proses seleksi.
Pemprov Jabar juga sudah meminta Sekretaris Daerah untuk membuka komunikasi dan mencari peluang agar pengelolaan bisa dilakukan melalui BUMD.
Dedi menegaskan, jika dikelola BUMD, tujuannya bukan mencari untung, tetapi menjaga satwa dan lingkungan. “Hutannya harus dijaga, binatangnya juga. Kawasannya sudah bagus, pohon-pohonnya besar dan bermanfaat bagi warga,” katanya.
Meski begitu, ia tetap mempersilakan Pemkot Bandung melanjutkan proses yang sedang berjalan, termasuk jika mendapat tambahan waktu dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, penentuan pihak yang akan mengelola Bandung Zoo hingga kini belum rampung, meski batas akhir lelang jatuh pada 5 Mei 2026.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan membantah anggapan bahwa proses seleksi pengelola sepi peminat. “Bukan minim peminat, kita masih berusaha menyeleksi dengan lebih ketat karena ada beberapa syarat yang masalah budaya. Budaya dan sejarah ini agak susah diukur,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (4/5). Farhan menjelaskan, jika hingga batas waktu belum ada pihak yang dinyatakan lolos, maka pengelolaan akan diambil alih sementara oleh pemerintah. *
