Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI menyegel empat parkir ilegal di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (1/10).
JAKARTA (LB)- Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta memastikan operator parkir yang tidak memiliki izin resmi maupun melanggar aturan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak diperbolehkan lagi beroperasi.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter mengatakan, operator yang masuk daftar hitam juga tidak akan mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maupun Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dishub DKI Jakarta.
“Operator parkir yang melakukan kecurangan dengan tidak memiliki izin, maka operator parkir ini harus di-blacklist dan tidak boleh diberikan rekomendasi teknis oleh PTSP maupun UPT Parkir Dishub DKI Jakarta agar tidak bisa keluar izin,” ujar Jupiter saat dikonfirmasi, Senin (6/10).
Selain itu, Pansus membuka posko pengaduan perparkiran di Gedung DPRD DKI Jakarta mulai hari ini, Senin (6/10). Posko ini akan beroperasi selama tiga bulan untuk menampung laporan masyarakat terkait praktik parkir ilegal maupun tarif parkir yang tidak sesuai aturan.
“Posko pengaduan perparkiran akan dibuka di kantor DPRD selama tiga bulan ke depan,“ lanjut dia. Menurut Jupiter, aduan yang masuk selama ini banyak terkait juru parkir (jukir) nakal yang mematok tarif melebihi ketentuan. Tarif motor yang seharusnya Rp 3.000 kerap dinaikkan, sementara tarif mobil bisa mencapai Rp 30.000 hingga Rp 50.000 untuk parkir on street.
“Ini tentu sangat meresahkan dan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pansus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua lokasi parkir ilegal, yaitu di Apartemen MTH Residence, Jakarta Timur, dan Apartemen Ambasadde Residence, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/10). Kedua lokasi langsung disegel lantaran tidak memiliki izin resmi. “Kami kembali melakukan penyegelan terhadap parkir ilegal. Tidak ada previlage terhadap operator mana pun. Jika melanggar aturan, akan ditindak tegas dan terukur,” kata Jupiter. *
