Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim.
JAKARTA (LB)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan anggaran perjalanan dinas menjadi salah satu pos yang dipangkas setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan pemangkasan dilakukan pada kegiatan yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Ya, efisiensi mungkin salah satunya itu ya (perjalanan dinas). Bukan tunjangan ke luar negeri, maksudnya kegiatan-kegiatan yang dianggap enggak berdampak langsung untuk masyarakat,” ujar Chico usai menghadiri rapat paripurna di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10).
Chico menegaskan, program kesejahteraan masyarakat seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan terkena pemangkasan.
Ia menambahkan, meskipun DBH dari pusat dipotong, Pemprov DKI tetap optimistis karena masih bisa mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun lewat investasi.
Sampai saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI masih membahas program lain yang kemungkinan terdampak efisiensi anggaran.
“Belum ada keputusan lain. Yang pasti jangan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Chico.
Selain soal DBH, rapat paripurna juga membahas kesiapan menghadapi musim hujan. Dinas Sumber Daya Air dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI memaparkan langkah-langkah antisipasi banjir.
Dalam rapat, Pemprov juga menyoroti lemahnya tindak lanjut terhadap laporan warga. Bahkan, ada aduan sejak 2019 yang disebut belum dieksekusi.
“Pak Gubernur cukup tegas. Laporan warga harus jadi prioritas. Kalau mau jadi kota global, kritik dan laporan masyarakat harus ditindaklanjuti,” tegas Chico.
Untuk mempercepat penanganan, Pemprov sepakat memperkuat peran camat sebagai pintu utama eksekusi laporan warga. Aplikasi JAKI tetap digunakan, namun hasil laporan akan dipusatkan ke wilayah.
“Kadang ada laporan yang dibilang sudah selesai, ternyata belum. Itu jadi sorotan. Makanya koordinasi lintas dinas harus lebih kuat,” ujar Chico.
Ia menambahkan, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, masih sering menerima laporan langsung dari masyarakat melalui media sosial pribadinya.
“Kalau DM warga ke Pak Gub, pasti dibaca dan direspons langsung. Itu enggak ada lawan di pejabat Indonesia,” katanya. *
