Narasumber dan hadirin berfoto bersama.
Diskusi PARA Syndicate – Perhimpunan INTI
JAKARTA (LB)–Hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok pada 13 April 2025 memasuki usia ke-75. Momentum ini menjadi pengingat akan pentingnya refleksi atas perjalanan panjang yang telah dilalui kedua negara.
Dengan refleksi ini, Indonesia dan Tiongkok diharapkan mampu menata masa depan yang lebih strategis, inklusif, dan saling menguntungkan.
Terlebih, di situasi global yang dinamis dan tengah memanas ini, kerja sama keduanya patut dicermati dan dikaji.
Untuk itu, PARA Syndicate bersama Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoa) menggelar diskusi bertajuk “75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia–Tiongkok: Membaca Sejarah, Menata Masa Depan”.
Diskusi yang dipandu oleh Lutfia Harizuandini ini, dilangsungkan di Kantor PARA Syndicate, Ciputat, Tangerang Selatan, Selasa (22/4/2025) sore, dan menghadirkan tiga narasumber yaitu Azmi Abu Bakar (Pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa), Yudil Chatim (Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing), dan Virdika Rizky Utama (Direktur Eksekutif PARA Syndicate/Alumni Beasiswa INTI).
Hadir dan mengikuti jalannya diskusi tersebut Ketua Umum Perhimpunan INTI Teddy Sugianto dan Sekjen Candra Jap, Pendiri PARA Syndicate yang juga Dewan Pakar INTI Sukardi Rinakit.
Lalu, Dubes Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong yang menyampaikan pidato kunci secara virtual di acara tersebut.
Di awal sesi diskusi, Azmi menekankan bahwa sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran serta keterkaitannya dengan bangsa Tionghoa. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kedua bangsa memiliki kedekatan yang telah lama terjalin dan kedudukan yang setara.
Ia menjelaskan jejak hubungan kedua bangsa dapat ditelusuri di abad pertengahan, salah satunya, ketika masa kerajaan Samudera Pasai.
Di masa itu, sekitar tahun 1400-an, lonceng digunakan sebagai pemanggil salat selain untuk kepentingan kuil. “Sampai sekarang lonceng itu masih ada di museum Aceh, tidak jauh dari Masjid Baiturrahman,” imbuhnya.
Bahkan, lanjutnya, ada batu tulis atau prasasti di Kanton yang menceritakan interaksi kedua bangsa pada tahun 1062 silam.
Prasasti ini menceritakan bahwa bangsa Sriwijaya—bagian dari Nusantara sebelum menjadi Indonesia—membuka lahan untuk mendukung pembangunan kuil yang prosesnya berlangsung 12 tahun.
“Itu bukti hubungan kita dengan Tiongkok itu telah lama dekat dan setara. Kita sekarang bisa berdiri bersama. Jadi, kita jangan inferiority complex ketika bicara tentang Tiongkok,” ujar Azmi.
Setelah menelusuri sejarah interaksi kedua bangsa, penting pula menyoroti sistem pendidikan yang menjadi fondasi kebudayaan yang turut membentuk cara pandang individu, dan penentu arah masa depan suatu bangsa.
Dalam hal ini, Yudil Chatim merefleksikan bahwa Indonesia perlu belajar dari sistem pendidikan di Tiongkok. Salah satu yang patut dipelajari ialah penjaminan kualitas guru.
Menurut Yudil, dinas pendidikan di Tiongkok “membeli” guru sehingga mereka meminta jaminan kualitas guru dari lembaga penghasil guru. Jika ada guru yang bermasalah, maka lembaga tersebut yang diminta pertanggungjawaban.
“Di Indonesia, lembaga penghasil guru—dulunya IKIP (red: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan—hanya cetak guru… Belum ada kampus yang menjamin lulusannya,” kata Yudil.
Hal lain yang juga perlu dipelajari dari Tiongkok ialah iklim akademik dan inovasinya, yang juga didukung oleh negara.
“Banyak paten dibuat di sana, mereka kompetitif. Selain itu, juga ada konektivitas antara hasil riset atau paten dengan kebutuhan negara. Sementara konektivitas yang dimaksud tidak terwujud Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam hubungan bilateral, Virdika Rizky Utama menyayangkan kemitraan dagang Indonesia dan Tiongkok—yang diawali pada tahun 2010-an—sekadar berorientasi pada volume alih-alih nilai tambah atau ketahanan struktural.
Ia menegaskan seharusnya hubungan kedua negara melampaui urusan dagang dan proyek infrastruktur, seraya ia menandaskan,
“Kita perlu berpikir setara, bertindak strategis, dan bermitra dengan kesadaran penuh,” tegasnya.
Dalam dinamika global yang semakin kompleks, terutama di tengah ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat, menurut Virdika Indonesia harus menginsafi bahwa Tiongkok bukanlah musuh, namun bukan juga mitra yang netral.
“Kita (Indonesia) perlu punya visi yang bisa berdialog dengan itu. Bukan hanya ikut dalam orbitnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Virdika menyebut keanggotaan Indonesia di BRICS+ pada 2025 merupakan langkah berani. Keanggotaan ini perlu dicermati karena ada banyak kepentingan Rusia dan Tiongkok.
Namun, kata dia, keanggotan ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan baru di Global South. Asalkan, Indonesia memiliki arah dan narasi sendiri yang memperkuat posisi tawar sehingga bisa menjadi pemain sentral—yang selaras dengan semangat politik bebas aktif.
“Sayangnya, foreign policy Indonesia sekadar performative, terutama di era Prabowo. Prabowo hanya ke sana, ke sini bahas tentang investasi, tapi tidak ada narasi. Tampaknya, Prabowo hanya butuh dua hal yaitu panggung dan pengakuan. Setelah itu terserah dan realisasinya nggak ada,” pungkas Virdika. **
