Tuntutan Baru Demonstran Nepal: Hukum PM Oli hingga Amandemen Konstitusi

KATHMANDU(LB)- Perwakilan kelompok-kelompok muda Nepal menggelar pertemuan maraton dengan Presiden Ram Chandra Paudel serta angkatan bersenjata selama 6 jam, Rabu (10/9) malam. 

Mereka mengajukan tuntutan baru terkait Demo Gen Z yang pecah sejak Senin lalu.

Dalam tuntutan itu, seperti dikutip dari NDTV, mereka mendesak penangkapan disertai proses hukum segera terhadap Perdana Menteri KP Sharma Oli yang telah mengundurkan diri. 

Oli mengundurkan diri pada Selasa (9/9) lalu setelah demonstasi berubah menjadi kerusuhan hingga membakar kediamannya di Kathmandu.

Para perwakilan kelompok pemuda juga mendesak menteri dalam negeri serta semua pihak yang terlibat dalam pembunuhan massal para demonstran mundur dan dimintai pertanggungjawabannya.

Massa juga mendesak amandemen konstitusi yang bisa mencegah perdana menteri berkuasa lebih dari dua periode.

Tuntutan lain pemecatan segera pejabat yang ditunjuk karena alasan politik serta praktik nepotisme di badan-badan konstitusi seperti CIAA serta peradilan. 

Disebutkan, jabatan pemerintahan seharusnya diberikan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan hubungan politik dan kekeluargaan.

Dalam pertemuan dengan pimpinan militer di markas besar Angkatan Darat, perwakilan demonstran mengusulkan nama Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, untuk memimpin pemerintahan transisi.

“Rakyat membutuhkan figur yang bersih dan dipercaya. Kami mengusulkan Sushila Karki sebagai pemimpin sementara,” ujar Rehan Raj Dangal, salah satu perwakilan demonstran.

Karki, yang pernah menjabat sebagai Ketua MA pada 2016-2017, dikenal sebagai tokoh populer karena sikap tegasnya. 

Meski begitu, sebagian kelompok pengunjuk rasa di luar markas tentara menolak usulan tersebut dan menuntut alternatif lain.

Bank Dunia mencatat tingkat pengangguran pemuda di Nepal mencapai 20 persen pada 2024, dengan lebih dari 2.000 orang muda meninggalkan negara itu setiap hari untuk mencari pekerjaan di Timur Tengah atau Asia Tenggara. 

Sementara itu, krisis politik dan kerusuhan di Nepal membuat negara tetangganya, India, ketar-ketir.

India berbagi perbatasan dengan Nepal di lima negara bagiannya yaitu Uttarakhand, Uttar Pradesh, Sikkim, Bigar, dan West Bengal.

“Kekerasan di Nepal sangat memilukan. Saya sedih melihat banyak pemuda kehilangan nyawa mereka,” tulis Presiden India Narendra Modi di media sosial X, Rabu (10/9), dikutip dari BBC.

Ia menekankan, stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran Nepal adalah yang terpenting.

“Saya mengimbau seluruh saudara dan saudari saya di Nepal untuk mendukung perdamaian,” katanya.

Modi juga memimpin rapat keamanan darurat dengan rekan-rekan kabinetnya  untuk membahas situasi tersebut.

Ketidakstabilan apa pun di Nepal menjadi kekhawatiran bagi India karena letak negara itu yang strategis.

“Komando Teater Barat Tiongkok terletak tepat di seberang Nepal. Rute menuju dataran Indo-Gangga melewati Nepal,” ujar Mayor Jenderal (Purn) Ashok Mehta, seorang pakar Nepal.

Hubungan Tiongkok-India pada beberapa tahun terakhir kerap tereskalasi dan diwarnai bentrokan di perbatasan kedua negara.

Hubungan Nepal dengan India memang begitu erat, apalagi di bawah Pakta 1950, orang-orang dari Nepal bisa bepergian ke India maupun sebaliknya tanpa visa atau paspor.

Warga Nepal juga bisa bekerja di India tanpa adanya pembatasan.

Sebagai tambahan, 32.000 personel Gurkha dari Nepal, mengabdi di angkatan bersenjata India di bawah kesepakatan khusus yang sudah terbentuk selama beberapa dekade terakhir.tom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *