Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
JAKARTA (LB)- Pemerintah berencana membangun rumah susun (rusun) di sepuluh kota baru. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya menerima data lahan potensial yang dinilai memiliki kebutuhan hunian tinggi.
“Yang kedua, kami sudah mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru. Di antaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Deli Serdang, kemudian Kubu Raya, kemudian beberapa titik lainnya. Di Jawa Timur juga sudah diberikan datanya kepada kami,” kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/4).
Pesan itu disampaikan Ara usai bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid untuk membahas potensi pemanfaatan lahan aset negara buat pembangunan rusun dan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selanjutnya, pemerintah akan membentuk tim bersama lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan survei lapangan di lokasi-lokasi tersebut.
“Kemudian kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu,” ucapnya.
Langkah ini merupakan upaya pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR. Hal itu juga mengoptimalkan pemanfaatan aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah memiliki Program Strategis Nasional (PSN) melalui pembangunan permukiman hunian vertikal atau rusun serta kota satelit. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun menyiapkan lahan di berbagai wilayah Indonesia buat program tersebut.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan di berbagai daerah untuk mendukung pembangunan hunian vertikal. Namun, pada tahap berikutnya juga kita siapkan pengembangan kota baru sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar,” kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/4).
Kementerian sudah menyiapkan lahan potensial di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Luas lahan yang terindikasi dan telah terdata di Indonesia lebih dari 129 ribu hektare, namun lahan yang potensial sekitar 37 ribu hektare.
“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” ungkapnya.
Pemerintah tengah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal untuk MBR di kawasan perkotaan. Lalu lahan dengan skala yang lebih luas disiapkan untuk pengembangan kota satelit.
“Untuk kota satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih,” tuturnya. *
