CIREBON (LB)- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi membenarkan BPJS kesehatan warga Kabupaten Cirebon yang dinonaktifkan mencapai 100 ribu lebih.
Menurutnya, data BPJS yang dinonaktifkan tersebut berdasarkan DTSEN yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di garis kemiskinan maupun yang tergolong mampu.
Namun untuk penyaluran bantuan sosial, pemerintah hanya akan menyasar kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah, yakni pada desil 1 hingga desil 5. Untuk desil 1-4 mereka berhak mendapatkan PKH. Sementara desil 1-5 mendapatkan PBI dan sembako.
“Desil itu merupakan pembagian kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Desil 1 hingga 5 merupakan kelompok tidak mampu dan berhak menerima bansos dari Kemensos. Sedangkan desil 6 hingga 10 dikategorikan sebagai masyarakat mampu,” ungkapnya, Jumat (9/1).
Hafidz menjelaskan, indikator kemiskinan yang digunakan tidak hanya berdasarkan penghasilan, tetapi juga mencakup kondisi sosial ekonomi, kepemilikan aset, dan kelayakan tempat tinggal.
Seluruh variabel tersebut digunakan untuk menyusun data by name by address yang terintegrasi dan akurat.
“Dengan indikator tersebut, pemerintah bisa memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi riil masyarakat. Ini penting agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran,” pungkasnya
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDIP, Aan Setiawan mengaku heran dengan gonjang ganjing masalah BPJS kesehatan. Hal itu berkaitan dengan perbedaan data yang diungkapkan baik pihak Dinsos, Puskesos, BPJS, Dinkes maupun data dari pihak dewan sendiri.
Padahal persoalan itu bisa dibuat sederhana kalau saja pihak terkait melakukan sampling langsung ke beberapa desa. Dia meminta supaya Dinsos, BPJS, Puskesos, Dinkes dan komisi IV terjun langsung ke beberapa desa. Disana ada verifikasi langsung data untuk mengsinkronkan data valid.
“Saya yakin kalau ini dilakukan, data yang dimiliki tiap instansi tidak akan sama. Satu desa error saya yakin desa desa lainnya datanya pasti error. Tinggal ambil data yang mendekati akurasi valid, itu yang dipakai,” akunya. Aan mengaku, sudah melaporkan rencana sampling verifikasi data ke ketua dewan, dan dalam waktu dekat kemungkinan akan dilaksanakan. Masalahnya, kalau tidak ada singkronisasi data, maka anggaran yang akan dikucurkan juga dipastikan tidak akan tepat sasaran. *
