Permukiman warga yang berdempetan dengan nisan di TPU Menteng Pulo.
JAKARTA (LB)- Wakil Gubernur, Rano Karno menyebut warga yang tinggal di TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan direlokasi ke rumah susun tanpa paksaan. Menurut Rano, warga sadar akan urgensi dan fungsi lahan makam yang sebenarnya.
“Kemarin pihak Wali Kota Selatan sudah bisa merelokasi masyarakat yang tinggal di TPU Menteng Pulo. Tidak mudah, mereka sadar, bukan kami paksa,” jelas Rano dalam peresmian penataan di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (5/12).
Setelah dialog dengan warga, akhirnya mereka setuju pindah setelah berpuluh-puluh tahun hidup berdampingan dengan pemakaman.
Bahkan, kata Rano, batu nisan makam tak jarang digunakan warga sekitar pemakaman di Jakarta sebagai meja tamu. “Memang Jakarta ini kekurangan lahan untuk TPU. Di sana semua saudara kita sudah puluhan tahun tinggal, hidup, tidur di atas makam. Untungnya mereka sadar dan mereka siap direlokasi,” kata dia.
Adapun warga eks TPU Menteng Pulo telah dipindahkan ke Rumah Susun (Rusun) Jagakarsa dan Rawa Bebek. Untuk warga yang menolak dipindahkan ke rusun, tetap difasilitasi untuk pulang ke kampung halamannya. “Kami relokasi di dua rumah susun, yang pertama ada di Jagakarsa, yang kedua mereka minta di PIK, bahkan ada yang minta pulang kampung, kami antar sampai ke kampungnya,” tutur Rano.
Dari relokasi ini, Jakarta yang sedang mengalami krisis lahan makam mendapatkan tambahan 4.000 meter lahan. Luas ini setara dengan kurang lebih 1.300 makam. “Alhamdulillah, kita mendapat hampir 4.000 meter TPU,” ujar Rano.
Sebelumnya, sebanyak 105 kepala keluarga (KK) yang tinggal di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Setiabudi, Jakarta Selatan, direlokasi ke Rumah Susun Jagakarsa, Selasa (2/12).
Pasalnya lahan tersebut akan digunakan untuk TPU karena makam di Jakarta sedang menipis. “Hari ini saya ada di Makam Menteng Pulo, dalam rangka relokasi ya. Makam ini untuk orang meninggal, di mana kita memang krisis lahan makam di DKI,” kata Wali Kota Jakarta Selatan, M Anwar, saat ditemui di lokasi, Selasa.
Dari 137 KK yang menempati rumah-rumah yang terbuat dari kayu itu, 105 di antaranya setuju pindah ke Rusun Jagakarsa. Adapun 32 KK sisanya diberikan waktu hingga Kamis (4/12) sebelum rumah-rumah dibongkar. Menurut Anwar, 32 KK yang tidak setuju tetap direlokasi dan harus meninggalkan rumah yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Itu kan hak mereka enggak setuju, tapi kan ini aset pemerintah. Harus mengembalikan fungsinya, jadi makam,” tutur dia. *
