Wakil Wali Kota Bandung, Erwin.
BANDUNG (LB)- Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengakui, upaya penanganan praktik rentenir di wilayahnya masih menghadapi tantangan besar. Salah satu hambatan utama, adalah terbatasnya jumlah personel satuan tugas (Satgas) rentenir yang tersedia.
“Kita diskusi terus dengan Satgas rentenir. Tapi SDM nya masih terbatas, baru di tingkat kota,” kata Erwin Kamis (7/8).
Menurut ia, saat ini jumlah personel Satgas rentenir di Kota Bandung tercatat hanya sekitar 20 orang. Jumlah tersebut, belum mencukupi untuk menjangkau seluruh kecamatan di kota dengan lebih dari dua juta penduduk. Ia juga menyebutkan, belum tersedianya dana operasional yang memadai.
“Tidak cukup untuk kerja se kota. Makanya saya usul agar disatukan saja dengan program lain seperti Satgas rentenir, Kampung Toleransi dan pendamping UMKM,” ucapnya.
Erwin mengusulkan, agar setiap kecamatan di Bandung memiliki minimal satu petugas Satgas rentenir yang berfokus pada edukasi masyarakat. Langkah ini, dinilai penting untuk memperkuat pemahaman warga mengenai bahaya praktik rentenir dan pinjaman berbunga tinggi.
“Saya minta supaya tiap kecamatan minimal ada satu orang Satgas untuk edukasi masyarakat,” ujar dia.
Pihaknya juga menyoroti dampak sosial dari praktik riba. Ia mengaku, pernah menangani langsung kasus di wilayah Panyileukan di mana seorang warga menjadi korban kekerasan akibat gagal melunasi utang kepada rentenir.
“Riba itu menyengsarakan. Uang riba dipakai, uang halal pun jadi haram. Susah dibayar, bunganya terus naik. Bahkan ada kasus sampai dicekik,” ungkapnya.
Terkait klaim bahwa laporan masyarakat soal rentenir telah mencapai 17 ribu kasus, Erwin menyatakan belum memverifikasi data tersebut secara langsung. Namun, ia mempercayai laporan yang disampaikan oleh Satgas rentenir. “Saya belum verifikasi. Tapi kalau Satgas bilang begitu, ya saya percaya. Ini perlu kita evaluasi,” tandas dia.*
