Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
JAKARTA (LB)- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meyakini aktivitas jual beli daging di Jakarta tetap berjalan meski Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta berencana melakukan mogok berjualan selama tiga hari.
Pramono menilai tidak semua pedagang akan mengikuti aksi tersebut karena berdagang merupakan sumber penghidupan utama.
Pramono mengatakan, dirinya telah membaca informasi terkait rencana mogok tersebut dan memastikan langsung kondisi di lapangan.
“Saya membaca berita itu dan saya sudah mengecek di lapangan memang ada keinginan, tetapi saya yakin tetap berjualan di Jakarta,” ucap Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Barat, Kamis (22/1). Menurut Pramono, aksi mogok tidak akan diikuti seluruh pedagang daging. Ia menilai, dalam praktiknya, asosiasi tidak bisa sepenuhnya melarang anggotanya untuk tetap berjualan.
Ia menambahkan, aktivitas berdagang menjadi kebutuhan ekonomi yang tidak mudah ditinggalkan oleh para pedagang, terutama di Jakarta.
“Untuk berjualan di Jakarta itu juga menjadi bagian yang tidak semua asosiasi bisa melarang anggotanya untuk berjualan,” lanjut Pramono.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APDI DKI Jakarta menyatakan akan melakukan mogok berjualan selama tiga hari, mulai Kamis (22/1) hingga Sabtu (24/1).
Ketua DPD APDI DKI Jakarta, Wahyu Purnama mengatakan, mogok dagang dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi perdagangan daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang.
Aksi tersebut rencananya akan diikuti oleh pedagang daging sapi dan bandar sapi potong di pasar tradisional serta Rumah Potong Hewan (RPH) di wilayah Jabodetabek.
“Seluruh anggota APDI, bandar sapi potong, dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Rabu (21/1).
Wahyu menjelaskan, aksi mogok dipicu oleh tidak terealisasinya hasil rapat antara APDI dengan Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) serta instansi terkait pada 5 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah disebut menjanjikan kestabilan harga sapi hidup selama dua pekan. Namun, hingga kini, harga sapi timbang hidup dari feedlotter dinilai masih terlalu tinggi. Kondisi itu berdampak pada kenaikan harga karkas di RPH, sementara daya beli masyarakat justru melemah.
“Jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan dari pemerintah ternyata tidak terealisasi. Harga sapi dari feedloter tetap tinggi, harga karkas ikut naik, sementara daya beli masyarakat sedang lemah,” kata Wahyu.
Selain itu, APDI menilai tingginya harga daging sapi sangat berdampak pada pedagang pasar tradisional serta masyarakat menengah ke bawah. Aspirasi tersebut menjadi dasar pengurus untuk mengambil langkah mogok dagang.
Menurut Wahyu, aksi ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha pedagang daging sekaligus mendorong terciptanya kondisi perdagangan yang lebih kondusif di tengah tekanan biaya yang terus meningkat. APDI pun berharap pemerintah pusat, khususnya Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional, segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga daging sapi. *
