Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin saat menghadiri acara halal bihalal bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).
JAKARTA (LB)- Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengingatkan pentingnya kesiapan ketahanan pangan di Ibu Kota di tengah situasi global yang tidak menentu, khususnya dampak konflik Timur Tengah.
Hal itu disampaikan Khoirudin saat acara halal bihalal bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/3).
“Kita hari ini di situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, konflik di Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz yang telah berdampak kepada tetangga negara kita di sekitaran Asia Tenggara, tentu kita harus bersiap-siap terutama ketahanan pangan,” ucap Khoirudin, Senin.
Ia menegaskan, DPRD akan mendorong Komisi B untuk mengawal kesiapan pangan bagi warga Jakarta yang jumlahnya mencapai sekitar 11,8 juta jiwa pada siang hari dan 10,6 juta jiwa pada malam hari.
Menurut dia, Jakarta sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain karena tidak punya lahan pertanian sendiri.
“Jakarta tidak punya sawah, Jakarta tidak ada tanam padi, tanam sayur-mayur, tidak ada bahan-bahan kebutuhan pokok. Dan kita harus menyiapkan itu semua agar bisa memastikan bahwa 11,6 juta penduduk Jakarta tidak panik saat dampak Timur Tengah melanda Indonesia,” kata dia. Khoirudin juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas Jakarta di tengah potensi gejolak global.
“Kita bermohon agar Allah jaga negeri kita tercinta, khususnya Jakarta ya kita jaga bersama, ayo jaga Jakarta,” katanya.
Selain isu pangan, DPRD juga tengah mengawal pembahasan 15 rancangan peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.
Khoirudin menegaskan, pihaknya ingin memastikan kewenangan eksekusi tetap berada di pemerintah daerah, bukan diambil alih pemerintah pusat.
“Kami ingin hak eksekusi tetap di Pemda DKI Jakarta. Pemerintah pusat pada prinsipnya di ranah NSPK, sementara pelaksanaan ada di daerah,” ujarnya.
Di sisi lain, Khoirudin menyebut kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD mengalami peningkatan. Jika sebelumnya rata-rata hanya menghasilkan delapan perda per tahun, kini meningkat menjadi 10 perda.
Acara halal bihalal tersebut juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan antara DPRD dan Pemprov DKI dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah Jakarta, mulai dari persoalan sampah, kemacetan, hingga banjir. “PR-PR yang belum selesai harus kita selesaikan bersama. Dengan kebersamaan, kita optimistis pelayanan kepada masyarakat bisa semakin baik,” tandasnya. *
