JAKARTA(LB)-Rapat Pimpinan (Rapim) Polri hari kedua diisi dengan paparan dan masukan dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Dalam forum ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku mendengarkan masukan sejumlah menteri terkait inflasi hingga ekonomi desa.
“Alhamdulillah hari ini kami bisa mendapatkan dan mendengar langsung dari empat narasumber, baik di bidang penanganan inflasi dan beberapa kegiatan-kegiatan seperti Koperasi Merah Putih dan juga bagaimana mendorong optimalisasi dan percepatan serta menjaga pertumbuhan ekonomi nanti,” kata Kapolri ditemui di sela-sela rapim Polri, kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (11/2).
“Ini tentunya menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri untuk betul-betul nanti bisa berkolaborasi, mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dengan kementerian terkait yang mendapatkan tugas tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mengawal program strategis nasional.
Ia menyampaikan dua isu utama yang menjadi perhatian, yakni pertumbuhan ekonomi daerah dan pengendalian inflasi.
Menurut Tito, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dari total sekitar Rp 4.000 triliun anggaran pemerintah pusat dan daerah, sekitar Rp 1.300 triliun berada di daerah. “APBD ini sangat berpengaruh sekali kepada pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito pada kesempatan sama. Ia mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan tanpa membebani masyarakat, salah satunya melalui digitalisasi pajak hotel dan restoran agar penerimaan lebih transparan dan maksimal.
Selain itu, Tito juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari sekitar 1.061 BUMD, sekitar 30 persen disebut masih merugi dan perlu didorong agar lebih profesional dan berorientasi pada keuntungan. Di sisi belanja, Tito meminta kepala daerah melakukan efisiensi dan menghindari pemborosan, serta mengalihkan anggaran ke sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Eks Kapolri itu pun berharap jajaran Polri di daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat aktif memberikan masukan sekaligus mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
Terkait inflasi, Tito menyebut isu biaya hidup menjadi perhatian utama masyarakat.
Ia rutin memantau perkembangan inflasi daerah dan meminta dukungan Polri, termasuk Satgas Pangan, untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.
“Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia, terjangkau itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi program strategis nasional yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Ia mengatakan, perputaran ekonomi di desa menjadi faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
“Karena tanpa ada perputaran uang di desa, tidak akan mungkin ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa yang secara agregat nanti juga akan ikut mendorong membantu pencapaian ke angka mencapai 8 persen,” kata Ferry.
Koperasi tersebut dirancang untuk memutus mata rantai distribusi sehingga harga barang lebih terjangkau, sekaligus menjadi offtaker produk masyarakat desa dan penyalur program pemerintah seperti subsidi dan bantuan sosial.
Ia juga mengatakan, penerima manfaat bantuan sosial akan didorong secara bertahap menjadi anggota koperasi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ferry berharap dukungan Polri, termasuk di tingkat daerah dan melalui Satgas Pangan, agar operasionalisasi koperasi berjalan optimal.
Adapun Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menambahkan, Rapim Polri relevan dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sebagai pedoman seluruh kementerian dan lembaga.
Menurut dia, pelaksanaan RKP membutuhkan stabilitas, keamanan, dan kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, Polri dinilai memiliki peran sebagai penjaga stabilitas agar agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Dalam hal ini Polri dapat berperan sebagai aktor utama atau guardian of the stability dari environment untuk bisa berlangsungnya Rencana Kerja Pemerintah dengan baik,” ucap Febrian.
