Gubernur Banten, Andra Soni saat berbincang dengan masyarakat yang mengantre di Kantor UPTD Samsat Kota Serang.
TANGSEL (LB)- Gubernur Banten, Andra Soni menyebutkan, kantor tim pengendalian banjir akan berlokasi di Melati Mas, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel). Gedung tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Insya Allah, kami kan ada gedung punya pemprov di sekitar Tangsel, di dekat Melati Mas, di situ ada gedung yang bisa digunakan untuk berkoordinasi,” ujar Andra Soni, Selasa (15/4).
Andra menjelaskan, kantor operasional ini akan berfungsi sebagai pusat pengendalian banjir untuk wilayah Tangsel, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. “Jadi memang harus bareng-bareng, duduk bareng, operasi bareng dan kemudian hasilnya dinikmati bareng-bareng. Dengan cara seperti itu banjir berkurang dan sebagainya,” kata dia.
Lebih lanjut, Andra menambahkan bahwa tim pengendalian banjir untuk Tangerang Raya sudah ditentukan dan sedang dalam tahap finalisasi. “Alhamdulillah kami kemudian membentuklah tim pengendalian banjir, nanti sudah dibentuk segera saya tandatangani,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemprov Jakarta, aktivis lingkungan, dan pihak swasta. Menurut Andra, koordinasi ini sangat penting mengingat masalah banjir yang sering melanda kawasan Tangerang Raya, seperti di Perumahan Jurangmangu Barat dan Perumahan Pondok Maharta, memerlukan penyelesaian secara kolaboratif. “Jadi permasalahannya harus bareng, enggak boleh parsial. Kalau Tangerang Selatan dikerjakan, Kota Tangerang juga harus dikerjakan. Nanti itu akan kami koordinasikan dengan Jakarta,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hal tersebut harus dilakukan secara perlahan dengan menyamakan persepsi terlebih dahulu, lalu menggunakan sumber daya secara benar-benar efektif.
Andra juga menyebutkan, pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah rapat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Pemkot telah mengadakan rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN), serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK). “Intinya, penanganan banjir di wilayah Jabodetabekpunjur itu harus komprehensif, penanganan dari hulu, tengah, hilir, dan terus koordinasi antar wilayah juga mesti dioptimalkan supaya enggak parsial,” tutupnya. *
