Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat budaya antikorupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan keimigrasian.
JAKARTA (LB)- Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat budaya antikorupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan keimigrasian.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja menegaskan upaya pencegahan korupsi tidak boleh sekadar menjadi seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan keteladanan dari para pimpinan satuan kerja.
”Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif. Ini adalah langkah nyata kita untuk memutus mata rantai penyimpangan, menutup celah-celah rawan pungli (pungutan liar), dan memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG),” kata Pamuji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/6).
Dia juga menginstruksikan jajarannya, terutama seluruh Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Struktural agar menjadi benteng pertama dalam menjaga integritas lembaga.
”Jadilah teladan yang tidak hanya bisa memerintah, tetapi mampu menunjukkan kedisiplinan dan kebersihan dalam bekerja,” ujar Pamuji.
Selain penguatan komitmen integritas, sosialisasi tersebut sekaligus menjadi momentum penting untuk evaluasi dan perbaikan mutu pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI.
Tindak lanjut dari evaluasi itu pun diharapkan mampu mendorong layanan keimigrasian yang lebih transparan, akuntabel, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menorehkan prestasi dengan meraih penilaian kategori Baik/Sangat Baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan opini Ombudsman RI.
Capaian tersebut diharapkan menjadi motor penggerak dan indikator keberhasilan bagi seluruh satuan kerja imigrasi di wilayah DKI Jakarta untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar pelayanan demi kenyamanan masyarakat.
Melalui sinergi erat bersama KPK, Ombudsman RI, dan seluruh jajaran internal, Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta berkomitmen penuh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta menghadirkan pelayanan keimigrasian profesional yang mudah diakses dan bebas korupsi. Kegiatan sosialisasi itu turut dihadiri oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, Inspektur Wilayah II Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ian Fidihanto Markos, serta jajaran pejabat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-DKI Jakarta. *
