Ilustrasi-Pedagang beras di Pasar Tradisional.
BANDUNG (LB)- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, ketersediaan beras di wilayahnya masih dalam kondisi aman. Namun, harga beras di pasaran justru tetap bertahan di atas harga eceran tertinggi (HET).
Berdasarkan neraca pangan yang diperbarui secara bulanan, Kota Bandung mencatat surplus hampir 23 ribu ton beras pada Agustus 2025. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan selama sekitar 74 hari ke depan.
“Kalau dari sisi ketersediaan, bisa dikatakan aman. Surplus kita sekitar 23 ribu ton,” kata Gin Gin Ginanjar pada Senin (1/9).
Meski begitu dituturkannya, harga beras medium di pasaran masih berkisar di angka Rp13.900 per kilogram jauh di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp12.500. Kondisi ini terjadi di pasar tradisional maupun ritel modern.
Pihaknya mencatat, tidak ada kelangkaan beras secara umum. Namun, ada kekurangan pada beberapa merek beras premium yang digemari masyarakat. Kondisi tersebut, kemungkinan dipicu oleh distributor yang menahan stok karena kekhawatiran pasca isu beras bermasalah yang sempat mencuat.
“Ada kecenderungan menyetop distribusi dari pihak yang sebelumnya terdampak isu. Jadi stok tidak dikeluarkan, ini bisa memicu harga tetap tinggi,” ucapnya.
Selain itu kata dia, masa panen yang telah berakhir juga membuat pasokan bergantung pada stok lama. Di sisi lain, permintaan masyarakat cenderung meningkat turut memberi tekanan pada harga.
Sambung Gin Gin, pihaknya telah berupaya menekan harga melalui program gerakan pangan murah (GPM) yang menjual beras medium dari cadangan Bulog dengan harga maksimal Rp12.000 per kilogram. Beberapa titik, bahkan menjual di bawah harga tersebut.
“Upaya lain juga dilakukan seperti bantuan beras 10 kilogram dari pemerintah pusat, ATM beras hingga gerakan pangan lokal seperti buruan sae dan urban farming,” ujar dia.
Ia menegaskan, Kota Bandung sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah yakni lebih dari 96 persen. Oleh karena itu, distribusi yang lancar menjadi kunci menjaga kestabilan stok.
Namun demikian, karena Kota Bandung tidak memiliki kekuatan untuk mengatur harga pasar. Pihaknya hanya bisa mengupayakan stabilisasi melalui intervensi terbatas dan bantuan sosial. “Yang menentukan harga tetap pasar. Tapi kami terus dorong program yang bisa bantu masyarakat, terutama kelompok rawan pangan,” tandasnya. *
