Penampakan lokasi kebakaran kebakaran di Kemayoran Gempol belakang Pasar Jiung, RT 002/RW 04, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/6).
JAKARTA (LB)- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad menilai kebakaran yang kembali terjadi di wilayah Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemetaan daerah rawan kebakaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih lemah.
Kebakaran yang terjadi pada Senin (1/6) itu dinilai menjadi alarm bagi pemerintah daerah karena wilayah yang sama sebelumnya juga pernah mengalami kejadian serupa.
“Iya, beberapa waktu lalu tepat di wilayah Kelurahan Kebon Kosong juga sudah terjadi kebakaran yang sangat luar biasa, yang diinvestigasi oleh pihak terkait juga korsleting listrik,” jelas Riano saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (3/6).
“Kenapa kejadian ini berulang kembali? Berarti kan terjadi kelemahan terhadap upaya-upaya sosialisasi, mitigasi, maupun memetakan daerah rawan kebakaran,” sambungnya.
Menurut dia, korsleting sering menjadi penyebab utama kebakaran di Jakarta. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran terjadi.
Riano meminta dinas terkait, terutama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat, melakukan mitigasi, serta memperbarui pemetaan wilayah yang memiliki risiko tinggi mengalami kebakaran. “Korsleting listrik ini paling tinggi dari penyebab kebakaran. Saya berharap dinas terkait, khususnya Damkar, harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, mitigasi, maupun memetakan daerah rawan kebakaran,” ujarnya.
Ia menyoroti wilayah Kemayoran yang berulang kali dilanda kebakaran dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, kejadian yang terus berulang menunjukkan langkah pencegahan yang dilakukan belum berjalan maksimal.
“Memang ini musibah, tapi penyebab utamanya korsleting. Kenapa bisa berulang kembali? Berarti upaya memitigasi, melakukan sosialisasi, dan memetakan daerah rawan kebakaran ini masih kurang,” katanya.
Di sisi lain, Riano juga menanggapi program satu RT satu alat pemadam api ringan (APAR) yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Menurut dia, program tersebut merupakan langkah yang baik, namun tidak bisa jadi satu-satunya solusi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Ia menilai satu APAR untuk satu RT tidak bisa dijadikan bantalan pencegahan kebakaran. Pasalnya, jumlah bangunan dan kepala keluarga dalam satu lingkungan RT bisa sangat banyak.
“Program itu baik, tapi tidak menunjang untuk menanggulangi kebakaran secara seutuhnya. Satu RT itu ada berapa bangunan, berapa keluarga,” ujar Riano.
Menurut dia, yang lebih penting adalah memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan warga melalui sosialisasi serta simulasi penanganan kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk yang masuk kategori rawan kebakaran.
Riano kembali menegaskan, upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar kebakaran serupa tidak terus berulang. Ia menilai selama ini perhatian pemerintah masih lebih banyak tertuju pada penanganan setelah kebakaran terjadi dibandingkan langkah-langkah pencegahan. “Kalau hanya berhenti terhadap ketika kejadian baru kita bertindak, saya lihat belum fokus dan belum sungguh-sungguh pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangan kebakaran,” tutupnya. *
