Para nelayan membentangkan spanduk di Alun-Alun Simpang Lima Pati saat menggelar aksi demonstrasi, Senin (4/5).
PATI (LB)- Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi memicu gelombang protes dari ribuan nelayan di Kabupaten Pati. Mereka menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Alun-Alun Pati, menuntut pemerintah segera menurunkan harga solar agar aktivitas melaut bisa kembali normal.
Aksi yang digelar pada Senin (4/5) pukul 08.00 WIB itu diikuti nelayan dari berbagai wilayah. Mereka membawa spanduk bernada protes hingga perangkat sound system.
Mereka menyuarakan keresahan akibat harga solar nonsubsidi yang melonjak drastis hingga menyentuh Rp 30.000 per liter.
Koordinator lapangan aksi, Muhamad Agung, mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM sejak pertengahan April 2026 telah melumpuhkan sektor perikanan di Pati.
Sekitar 1.500 hingga 1.600 kapal nelayan kini terpaksa berhenti beroperasi. “Sekarang hanya sekitar 15 persen kapal yang masih melaut, itu pun karena sudah mengisi BBM sebelum harga naik,” jelasnya.
Dampaknya tak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga menghantam roda perekonomian di kampung-kampung pesisir yang bergantung pada hasil tangkapan laut. Bahkan, sejumlah kapal yang sudah terlanjur melaut dilaporkan memilih kembali ke darat lebih awal karena kehabisan bahan bakar dan tidak sanggup membeli solar dengan harga tinggi di lokasi tujuan.
Dalam aksinya, nelayan menuntut agar harga solar nonsubsidi diturunkan menjadi maksimal Rp 13.600 per liter, atau hanya dua kali lipat dari harga BBM subsidi.
“Kami tidak meminta harga murah, tapi realistis agar kami tetap bisa melaut,” tegas Agung.
Ia juga menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak direspons, para nelayan siap melanjutkan aksi ke tingkat nasional dengan menggelar demonstrasi di Jakarta.
Menanggapi aksi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, bersama Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin dan unsur Forkopimda turun langsung menemui massa.
Pemerintah daerah menyatakan dukungannya terhadap tuntutan nelayan dan berkomitmen menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami siap mengawal aspirasi nelayan hingga ke Jakarta agar didengar oleh pemerintah pusat,” ujar Chandra.
Di sisi lain, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan bahwa ketersediaan BBM di wilayah Jawa Tengah, termasuk Pati, dalam kondisi aman.
Area Manager Communication, Relation & CSR, Taufiq Kurniawan, menyebut stok Biosolar saat ini mencapai 15,1 kali lipat dari konsumsi normal harian, sementara khusus Pati berada di level 2,3 kali lipat.
“Stok cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk nelayan dengan kapal di bawah 30GT,” terangnya.
Pertamina juga menegaskan bahwa nelayan dengan kapal di bawah 30 GT tetap berhak mendapatkan BBM subsidi melalui mekanisme resmi, seperti penggunaan QR Code Subsidi Tepat atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
Namun, untuk kapal di atas 30 GT, penggunaan BBM nonsubsidi tetap berlaku karena masuk kategori industri.
Pertamina membuka ruang komunikasi dengan nelayan dan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik. Masyarakat pun diimbau tidak melakukan panic buying karena distribusi BBM disebut berjalan normal. “Pertamina berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, termasuk sektor perikanan di wilayah pesisir,” pungkasnya. *
