lustrasi – Kondisi lahan sawah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang terdampak bencana kekeringan.
BANDUNG BARAT (LB)- Ancaman kekeringan mulai membayangi sektor pertanian di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, seiring potensi fenomena El Nino 2026 yang diprediksi memicu penurunan curah hujan.
Kondisi itu dinilai berisiko besar bagi ribuan hektare sawah di Bandung Barat karena mayoritas lahan pertanian di daerah tersebut masih bergantung pada air hujan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bandung Barat, Lukmanul Hakim mengatakan, sekitar 80 persen lahan baku sawah di Bandung Barat merupakan sawah tadah hujan yang rawan terdampak kekeringan saat musim kemarau panjang.
“Dari total lahan baku sawah seluas 18.093 hektare, hanya sekitar 20 persen yang memiliki sistem irigasi, sementara sisanya sangat bergantung pada curah hujan,” kata Lukman saat dikonfirmasi, Senin (4/5).
Dari total lahan sawah tersebut, hanya sekitar 3.618 hektare yang relatif aman karena memiliki jaringan irigasi. Sedangkan sekitar 14.475 hektare lainnya berpotensi mengalami kekeringan jika El Nino terjadi tahun ini.
Menurut Lukman, kondisi itu menjadi tantangan serius bagi Bandung Barat yang selama ini menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Barat.
Pada 2025, produksi padi di Bandung Barat tercatat mencapai 274.221 ton gabah atau setara 147.424 ton beras.
Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah daerah mulai melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga produksi pangan tetap stabil. Salah satunya dengan mendorong petani menggunakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi minim air seperti padi Inpago 8, jagung Bisi 18, dan cabai Dewata 43.
Selain itu, petani juga diarahkan menerapkan teknik hemat air, seperti penggunaan mulsa untuk menjaga kelembaban tanah dan pengaturan ulang jadwal tanam agar fase kritis tanaman tidak terjadi saat puncak kemarau.
“Pola tanam juga kami sesuaikan. Di wilayah rawan, petani dianjurkan mengganti padi dengan palawija yang lebih hemat air,” ujar Lukman.
DPKP Bandung Barat juga memperkuat pendampingan kepada petani melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT).
Pendampingan itu meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan hingga sosialisasi prediksi cuaca dari BMKG agar petani bisa menyesuaikan pola tanam lebih awal. Pemerintah daerah juga mendorong petani mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk mengantisipasi kerugian akibat gagal panen.
Di sisi infrastruktur, Pemkab Bandung Barat terus menggenjot program pompanisasi untuk menopang kebutuhan air pertanian saat musim kemarau. *
