JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjamin pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, meski akses jalan di sejumlah lokasi masih terbatas.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan, pihaknya bersama PT Pertamina Patra Niaga berupaya keras menormalisasi pasokan BBM di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah Provinsi Aceh.
“Secara umum, pasokan BBM di provinsi ini dalam keadaan aman dan untuk wilayah terdampak, sebanyak 97 persen SPBU telah beroperasi kembali,” kata Wahyudi saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sabtu (17/1).
Wahyudi memastikan meski infrastruktur jalan terputus, distribusi BBM dipastikan tetap menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil, seperti Desa Uning Mas, Pintu Rime Gayo, Bener Meriah.
“Saat ini Aceh diberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual (tidak menggunakan barcode) agar masyarakat tidak panic buying, mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya, sekaligus menyalakan genset yang diberikan pemerintah untuk penerangan sementara,” paparnya.
Hasil monitoring BPH Migas, keringanan pembelian BBM subsidi dan kompensasi berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat terkena bencana serta upaya-upaya pemulihan pascabencana.
Wahyudi melanjutkan akses ke Bener Meriah dan Aceh Tengah yang masih dalam perbaikan, menjadikan kapasitas armada mobil tangki yang dapat melewati jalan di wilayah tersebut hanya sekitar 8 kiloliter.
Kondisi ini mengharuskan tim di lapangan menerapkan sistem khusus yaitu menggunakan jerigen atau drum yang disiapkan Pertamina dan diangkut menggunakan kendaraan double cabin 4×4 untuk masuk ke desa-desa yang terisolasi.
Suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe juga disiapkan di Blang Rakal. “Kami telah meninjau langsung lokasi hub suplai atau fuel terminal bayangan di Blang Rakal, Bener Meriah. BBM yang dibawa dari Integrated Terminal Lhokseumawe menggunakan truk tangki berkapasitas 16 kl, dipindahkan (transfer) ke truk yang lebih kecil berkapasitas 8 kl, dan selanjutnya secara estafet disalurkan ke lokasi dengan menggunakan jerigen atau drum. Ini bukti kehadiran negara di daerah bencana,” urainya.
Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan kebutuhan Biosolar di Aceh pada 2025 termasuk penanganan bencana alam, mencapai 428.324 kl. Sedangkan, realisasi penyaluran Pertalite termasuk untuk kebencanaan mencapai 576.147 kl.
Selama bencana akhir November hingga Desember 2025, terjadi peningkatan kebutuhan BBM sebanyak 8 persen.
Wahyudi mengungkapkan upaya luar biasa Pertamina Group untuk menormalisasi penyaluran BBM di daerah terdampak bencana.
“Pertamina Patra Niaga memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan normalisasi penyediaan dan penyaluran BBM. Kami membantu memperlancar penyaluran BBM untuk masyarakat dan tentunya implementasinya sesuai tata kelola yang berlaku,” katanya.***
