Kevin Wu (kedua dari kanan).
JAKARTA (LB)–Anggota Komisi A DPRD DKI (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kevin Wu angkat suara terkait fenomena Pungli (pungutan liar), terutama oleh berbagai Ormas (organisasi kemasyarakatan) yang jadi momok bagi masyarakat.
“Pertama, saya memberi apresiasi kepada masyarakat yang berani speak-up ya. Dalam hal ini, adalah para pedagang kaki lima yang kalau mereka sampai berani speak-up ini kan sudah satu kondisi yang mungkin di titik akhir batas kesabaran mereka,” ujar Kevin Wu, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/5/2025).
Menurut Kevin, aparat keamanan dalam hal ini TNI (Tentara Nasional Indonesia) atau Polri beserta Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) harus bertindak untuk mengayomi dan melindungi kelompok masyarakat yang terdampak oleh pungli itu.
“Nah ini harusnya jadi momentum bagi para aparat, khususnya dalam hal ini aparat keamanan untuk ketika kelompok masyarakat sudah berani bersuara jangan dibiarkan mereka ini melawan sendirian, melawan kesemena-menaan, dan melawan ketidakadilan,” imbuhnya.
“Karena itu di Komisi A kami meminta para aparat keamanan, khususnya dari TNI/Polri kemudian dari Satpol PP harusnya sudah menjemput apa yang sudah mereka lakukan ini. Harus ada tindakan tegas, hukum perlu ditegakkan,” lanjutnya.
Kevin juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kondisi para pedagang pula, seperti Pasar Jaya yang mengelola tempat-tempat para pedagang berjualan. Ia juga akan turun ke lapangan untuk mendengar langsung permasalahannya dari masyarakat.
“Pertama, kami sebagai anggota dewan akan sidak. Kami akan turun ke lapangan, kita akan dengar langsung permasalahan seutuhnya seperti apa. Kami bukan hanya ke satu titik, mungkin kami akan random ke beberapa titik,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Kevin juga memberikan peringatan kepada oknum-oknum aparat untuk tidak mendukung atau melindungi para pelaku pungli, alih-alih mengayomi dan melayani masyarakat yang terdampak ketidakadilan akibat tindakan tersebut.
Kevin menekankan seberapa pentingnya isu ini untuk ditanggapi karena menyangkut kondisi dan kesejahteraan para pedagang.
“Bagaimana tulang punggung mereka yang selama ini mencari usaha secara halal, secara baik itu harus dibebani dengan biaya-biaya tambahan berupa pungli, berupa biaya-biaya tambahan seperti ini,” tegasnya.
“Kita mesti memiliki kepekaan dalam hal sosial maupun ekonomi, terlebih dalam situasi seperti ini. Jadi, tentu kami akan mendorong itu semua,” terusnya.
Kevin mengungkapkan bahwa ia akan berkoordinasi juga dengan Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk menelusuri dan menindak ormas-ormas di Jakarta yang nantinya terbukti melakukan pungli. **
