Di tengah kondisi tempat pembuangan yang kian penuh dan berulangnya status darurat sampah, Pemerintah pun terlambat berbenah.
BANDUNG (LB)- Persoalan sampah di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Di tengah kondisi tempat pembuangan yang kian penuh dan berulangnya status darurat sampah, sejumlah pengamat menilai pemerintah kota terlambat melakukan pembenahan sistemik dalam tata kelola lingkungan perkotaan.
Pengamat lingkungan, Dadang Sudarja menilai, krisis yang terjadi di Kota Bandung saat ini bukan sekadar persoalan teknis pengangkutan atau keterbatasan tempat pembuangan akhir (TPA). Melainkan sudah masuk kategori krisis sistemik yang berlangsung lama.
“Ini bukan lagi soal teknis. Ini sudah krisis tata kelola. Produksi sampah tinggi, tapi tidak diimbangi kapasitas pengolahan. Akhirnya semua dibebankan ke TPA Sarimukti,” kata Dadang Sudarja, kemarin.
Saat ini, sebagian besar sampah dari Kota Bandung masih bergantung pada TPA Sarimukti. Namun kondisi TPA tersebut, dilaporkan telah mengalami kelebihan kapasitas (overload) sehingga memperparah situasi.
Menurut Dadang, kondisi tersebut seharusnya bisa diantisipasi sejak lama. Terutama setelah tragedi ledakan TPA Leuwigajah yang menjadi peringatan keras akan bahaya pengelolaan sampah yang buruk.
“Indikatornya sudah jelas sejak dulu. Harusnya pemerintah bisa menghitung dan mempersiapkan sistem pengelolaan yang lebih baik, bukan terus bergantung pada pola angkut buang,” ucapnya.
Lemahnya pengelolaan sampah di tingkat hulu turut memperburuk keadaan. Minimnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, ditambah tidak konsistennya sistem pengangkutan membuat upaya pengurangan sampah dari sumber menjadi tidak efektif.
“Ketika masyarakat sudah memilah tapi diangkut lalu dicampur lagi, itu membuat orang jadi enggan. Ini menunjukkan tidak adanya dukungan sistem dari pemerintah,” ujar dia.
Selain itu, Dadang juga menyoroti kurangnya komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dalam menangani persoalan sampah. Padahal, sektor usaha dinilai memiliki kontribusi besar terhadap produksi sampah.
“Ini krisis bersama. Ada krisis perilaku, krisis tata kelola dan krisis komitmen. Semua pihak harus terlibat,” tegasnya.
Terkait solusi, pihaknya menilai sejumlah langkah seperti pengolahan sampah dengan metode maggotisasi dan komposting sudah dilakukan namun belum terintegrasi dalam sistem yang komprehensif.
Untuk jangka pendek, Dadang mendorong pemerintah agar segera memastikan pemilahan sampah dilakukan dari sumber. Baik di rumah tangga, pasar maupun perkantoran. Dia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap inisiatif masyarakat, termasuk penyediaan teknologi, pelatihan dan akses pasar bagi produk hasil pengolahan seperti kompos.
“Yang sudah berjalan harus diperkuat. Jangan setengah-setengah,” ujar dia. Sementara dalam jangka panjang, dia menilai Kota Bandung perlu membangun sistem pengelolaan sampah terpadu yang tidak lagi bergantung pada TPA. Kolaborasi dengan akademisi, komunitas dan lintas sektor pemerintahan dinilai menjadi kunci. *
