JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperluas instrumen underlying repo dalam operasi moneter mulai pekan depan dengan menerima obligasi korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai agunan pada tahap pertama, guna mendorong pendalaman pasar keuangan.
“Kita sedang siapkan terus berbagai infrastruktur pendukungnya. Kemudian tanggal 10 (November 2025, Red.), hari Senin depan, kita bisa lelang perdana untuk repo dengan underlying SMF,” kata Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Fitra Jusdiman dalam Taklimat Media di Jakarta, Jumat (7/11).
Perluasan underlying ini akan dilaksanakan melalui lelang repo reguler yang digelar setiap Senin dalam operasi moneter BI. Sesuai ketentuan, transaksi repo dilakukan melalui bank-bank dealer utama (DU), sementara bank lain dapat mengakses likuiditas melalui pasar antarbank dengan bertransaksi lewat DU.
BI menetapkan sejumlah kriteria bagi surat berharga yang dikatakan berkualitas tinggi yang dapat diterima sebagai underlying, antara lain memiliki peringkat tinggi, dapat diperjualbelikan, aktif diperdagangkan dalam periode tertentu, tercatat di rekening peserta operasi moneter (OM), serta tidak sedang diagunkan.
Obligasi yang diterbitkan PT SMF dinilai memenuhi seluruh kriteria tersebut, sehingga digunakan pada tahap awal penerapan kebijakan ini. Ke depan, BI membuka kemungkinan untuk menerima obligasi korporasi lain yang memiliki kualitas setara.
Selama ini, instrumen repo BI hanya menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai agunan. Padahal, ujar Fitra, di pasar keuangan terdapat berbagai jenis surat berharga yang juga memiliki kualitas tinggi dan likuiditas memadai.
Menurut Fitra, dengan membuka ruang bagi obligasi korporasi berkualitas tinggi sebagai underlying repo, maka BI tidak hanya memperluas sumber likuiditas bagi perbankan, tetapi juga mendorong berkembangnya pasar surat berharga non-pemerintah. “Di banyak negara, bank sentralnya juga menerima berbagai jenis obligasi sebagai underlying repo,” ujarnya.
Mengutip data IMF dan Asian Bonds Online, nilai pasar obligasi korporasi di Indonesia masih sangat kecil, yakni sekitar 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dibandingkan negara lain seperti Korea Selatan (60,70 persen) dan Singapura (27,06 persen). Adapun porsi SBN terhadap PDB mencapai sekitar 27,72 persen.
Oleh sebab itu, langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan pasar obligasi korporasi sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan, yang selama ini masih sangat bergantung pada pinjaman perbankan. Dengan semakin aktifnya penerbitan obligasi korporasi, perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih variatif dan efisien.
Persaingan penerbitan obligasi korporasi tersebut juga diharapkan mendorong perbankan menyesuaikan tingkat suku bunga pinjamannya. BI menilai, pengembangan pasar obligasi korporasi juga akan meningkatkan efisiensi harga (pricing) di sistem keuangan nasional.
“Harapannya, mau tak mau, dengan kompetisi dari obligasi korporasi nanti, bank pasti harus melakukan adjustment dalam melakukan penyesuaian lending rate-nya mereka. Ini mungkin beberapa upaya kita agar bagaimana ke depan aspek pricing dalam sistem finansial kita menjadi lebih efisien,” kata Fitra.***
