Ilustrasi sampah.
BANDUNG (LB)- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto mengungkap, strategi baru menekan lonjakan biaya operasional pengangkutan sampah akibat mahalnya BBM jenis Dexlite yang kini menyentuh Rp26.000 per liter.
Alih-alih menambah armada atau subsidi bahan bakar, DLH memilih mengubah pendekatan mendasar dalam pengelolaan sampah kota.
“Upaya lain adalah kita memperpendek jarak pengangkutan, atau bahkan tidak perlu mengangkut sama sekali,” kata Darto, Rabu (6/5).
Dia menegaskan, konsep yang didorong bukan lagi bergantung pada sistem angkut ke tempat pembuangan akhir. Melainkan menghabiskan sampah langsung di sumbernya. Program ini dijalankan melalui skema yang disebut “Gaslah”, yang berfokus pada pengolahan sampah organik di tingkat masyarakat.
“Habiskan di tempat. Dengan cara apa? Dengan cara melalui program Gaslah. Gaslah sudah di atas 62 ton, dari target 40 ton. Sekarang ini terus kita dorong,” ucapnya.
Meski demikian, beban pengangkutan masih tergolong tinggi. Saat ini, rata-rata sampah yang diangkut mencapai 980 ton per hari dengan sekitar 127 ritase truk. Artinya, masih ada sekitar 520 ton sampah yang belum tertangani secara optimal melalui sistem yang ada.
“Yang terbuangnya berapa sekarang? 980 rata-rata. Berarti berapa rit? 127 rit,” ujar dia.
Menurut Darto, kondisi itu menunjukkan ketergantungan terhadap pengangkutan masih besar dan perlu segera ditekan. Untuk itu, DLH kembali menekankan pentingnya menjalankan regulasi pengelolaan sampah berbasis sumber, sebagaimana diatur dalam berbagai kebijakan nasional dan daerah.
“Konsepnya kembali ke regulasi, baik undang-undang persampahan maupun turunannya. Sampah harus ditangani sesuai dengan sumbernya,” ucapnya.
Sambung dia, Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2025 menjadi dasar penguatan kebijakan tersebut. Dari data itu, sekitar 60 persen sampah di Kota Bandung berasal dari rumah tangga sehingga penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
“Sampah itu sebenarnya sampah rumah tangga. Karena itu milik masyarakat, maka kita akan habiskan di hulunya,” ujar dia.
Pendekatan yang digunakan, kini berbasis kewilayahan hingga tingkat rukun tetangga (RT). Pihaknya mengklaim, telah memiliki data detail terkait timbulan dan komposisi sampah di setiap wilayah termasuk data komposisi organik yang menjadi prioritas pengolahan.
“Sekarang kita sudah punya data sampai level RT. Kita tahu timbulan dan komposisinya. Bahkan kita punya data komposit di tiap RT,” jelasnya.
Untuk mendukung pengolahan di sumber, DLH telah membangun 1.484 titik lubang kompos atau kompos pit dengan total kapasitas sekitar 2.800 meter kubik. Seluruh titik tersebut, telah dipetakan lengkap dengan koordinat dan volumenya.
“Kita punya 1.484 lubang kompos pit, titiknya ada, mapping nya ada dan volumenya ada. Ini harapannya bisa menampung hasil pemilahan dari Gaslah,” ujar dia.
Darto menambahkan, jika kapasitas yang ada belum mencukupi. Jumlah kompos pit akan terus ditambah sesuai kebutuhan di lapangan.
Fokus utama kebijakan tersebut, adalah pengurangan sampah organik yang porsinya mencapai sekitar 60 persen dari total timbulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen dinilai dapat langsung diolah di tingkat sumber, atau setara dengan sekitar 600 ton per hari, katanya. *
