Focus Group Discussion bertema “Reaktualisasi Politik Bebas Aktif di Tengah Rivalitas Global: Antara Warisan Soekarno dan Realitas Geopolitik Multipolar,”
JAKARTA (LB)–Forum Komunikasi Alumni GMNI Universitas Bung Karno (UBK) bersama DPD GMNI (Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) DKI Jakarta menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif yang diwariskan oleh Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno, tidak boleh direduksi menjadi sekadar retorika diplomatik yang aman dan tanpa arah strategis.
Penegasan tersebut disampaikan dalam FGD (Focus Group Discussion) bertema “Reaktualisasi Politik Bebas Aktif di Tengah Rivalitas Global: Antara Warisan Soekarno dan Realitas Geopolitik Multipolar,” yang digelar di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Forum menilai bahwa situasi geopolitik global saat ini semakin ditandai oleh rivalitas kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia yang memperebutkan pengaruh politik, ekonomi, teknologi, hingga keamanan global.
Dalam situasi tersebut, negara-negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi risiko besar menjadi arena perebutan kepentingan kekuatan global jika tidak memiliki orientasi geopolitik yang kuat.
Bebas Aktif Bukan Politik Luar Negeri yang Netral dan Jinak
Forum menegaskan bahwa konsep bebas aktif yang dirumuskan oleh Soekarno pada dasarnya adalah doktrin geopolitik yang anti-imperialisme dan anti-dominasi kekuatan besar, bukan sekadar sikap netral yang menjauh dari konflik global.
Dalam sejarahnya, Indonesia pernah tampil sebagai motor politik dunia ketiga melalui penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung yang mengonsolidasikan kekuatan negara-negara Asia dan Afrika melawan kolonialisme serta hegemoni global.
Semangat tersebut kemudian berkembang dalam gerakan solidaritas internasional seperti Gerakan Non-Blok yang memperjuangkan kemandirian politik negara-negara berkembang di tengah rivalitas blok dunia.
Kehilangan Orientasi Geopolitik
Dalam diskusi tersebut muncul kritik tajam bahwa politik luar negeri Indonesia hari ini cenderung mengalami depolitisasi dan kehilangan keberanian geopolitik.
Indonesia dinilai lebih banyak memainkan diplomasi yang bersifat teknokratis, seremonial, dan cenderung pragmatis secara berlebihan, sehingga gagal memproyeksikan kepemimpinan global sebagaimana pernah dilakukan pada masa Soekarno.
Forum menilai bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, politik bebas aktif berisiko berubah menjadi “bebas secara retorik, tetapi pasif secara geopolitik.”
Padahal sebagai negara besar dengan posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia seharusnya mampu memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang global yang memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang.
Peserta FGD juga menyampaikan sikap kritis terhadap kecenderungan keterlibatan Indonesia dalam skema Board of Peace terkait Gaza yang digagas oleh Presiden Donald Trump.
Forum menilai bahwa keterlibatan tersebut harus dikaji secara serius agar tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia serta komitmen historis bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Sebab, sejak awal kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai salah satu pendukung paling konsisten bagi kemerdekaan Palestina.
Keterlibatan dalam skema yang dirancang oleh kekuatan global tertentu berpotensi mengaburkan posisi moral Indonesia sebagai pembela perjuangan rakyat Palestina.
Forum menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus tetap berlandaskan pada semangat anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan solidaritas antar bangsa tertindas sebagaimana dicita-citakan oleh Sukarno.
Tidak Boleh Menjadi Objek Geopolitik
Forum juga mengingatkan bahwa tanpa kemandirian ekonomi dan keberanian politik luar negeri, Indonesia berpotensi hanya menjadi pasar, ladang sumber daya alam, atau arena kompetisi kekuatan besar dunia.
Dalam konteks ini, politik bebas aktif harus direvitalisasi sebagai strategi nasional untuk:
– memperkuat kedaulatan ekonomi nasional
– mencegah ketergantungan struktural terhadap kekuatan global
– membangun solidaritas negara-negara Global South
– memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil dan setara.
Tanggung Jawab Intelektual dan Gerakan Pemuda
Koordinator Forum Komunikasi Alumni GMNI UBK Maradona Sinuraya S.H., M.H. menegaskan bahwa revitalisasi politik bebas aktif tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan peran aktif kaum intelektual dan generasi muda.
Sebagai organisasi yang lahir dari tradisi pemikiran Soekarno, menurut Sinuraya, GMNI baik alumni maupun kader aktif dipandang memiliki tanggung jawab historis untuk terus menghidupkan kembali diskursus geopolitik yang progresif, anti-imperialisme, dan berpihak pada kedaulatan bangsa.
FGD ini menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pengamat dalam percaturan geopolitik global. Indonesia harus kembali memainkan peran strategis sebagaimana dicita-citakan oleh Sukarno: menjadi kekuatan moral dan politik dunia dalam perjuangan melawan ketidakadilan global dan dominasi kekuatan besar. **
