Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz.
JAKARTA (LB)- Peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi bangsa menjadi sangat krusial di tengah upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan manusia. Perpustakaan sebagai institusi penyedia informasi dan pengetahuan berperan strategis dalam mendukung pencapaian peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai misi Asta Cita milik pemerintahan Prabowo-Gibran.
Setidaknya ada dua misi dalam Asta Cita yang bertalian langsung dengan tugas fungsi Perpustakaan Nasional. Pertama, adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (Asta Cita nomor 4). Dan yang kedua memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (Asta Cita nomor 8).
“Singkatnya, Perpusnas turut andil dalam upaya menumbuhkan kesadaran perlunya membangun SDM ke depan, serta bagaimana urusan pelestarian budaya dibangun dan dikembangkan untuk mendukung pembangunan nasional,” beber Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz pada pertemuan dengan sejumlah awak media di Jakarta, Kamis, (16/10/2025).
Bahkan jika dirangkum secara garis besar, Aminudin menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 43 tentang Perpustakaan memuat tiga tugas utama. Pertama, mendukung pemerintah meningkatkan budaya baca yang berujung pada kualitas kecakapan literasi masyarakat yang didasari oleh budaya baca yang baik. Kedua, merawat khasanah pemikiran bangsa yang disebut sebagai sumber-sumber kepustakaan. Khasanah budaya terbagi dua, yakni khasanah budaya karya bangsa yang tertulis dalam naskah lama (kuno), dan naskah baru atau kekinian, baik dalam bentuk cetak/digital maupun dalam bentuk lain seperti analog. Dan ketiga memastikan bahwa perpustakaan di Indonesia memiliki standar perpustakaan yang memadai dan layak digunakan sebagai sumber belajar.
Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia seringkali diberi raport penilaian yang kurang menggembirakan terkait literasi. Data yang disajikan oleh PISA, Bank Dunia, UNESCO, maupun lembaga survei internasional lainnya dalam rilisnya masih belum menunjukkan angka literasi yang baik untuk Indonesia.
“Memang literasi merupakan urusan yang pelik,” ungkap Amin.
Kepala Perpusnas mengakui data yang dikeluarkan lembaga internasional terkait literasi menjadi sebuah kegusaran. Tapi ia menegaskan tidak lantas patah arang. Menyadari dengan cepat bahwa persoalan ini harus segara diurai persoalannya sesuai kompetensi dan kapasitas Perpusnas miliki.
Perpusnas melihat penyebabnya utama dari rendahnya literasi diakibatkan budaya baca yang belum baik. Masyarakat Indonesia belum terbiasa membaca naskah atau teks panjang, seperti pada buku bacaan, surat kabar tercetak. Sebagian besar masyarakat masih kesulitan untuk menyediakan waktu luang untuk membaca.
Oleh karena itu, maka budaya baca masyarakat perlu diperbaiki agar literasi naik. Karena literasi tidak mungkin naik tanpa didasari kebiasaan baca yang baik sehingga yang adalah membangun budaya baca. Persyaratan utama menuju arah tersebut ketersediaan buku bacaan.
Lalu, bagaimana agar buku bacaan dibaca masyarakat? Buku bacaan harus dibuat menarik dan disukai calon pembaca. Ikhtiar ini yang ditempuh Perpusnas melalui program penyediaan buku bacaan anak-anak untuk tingkat PAUD dan SD. Di mana buku yang disajikan lebih banyak memuat gambar dibanding narasi sehingga membantu untuk pengembangan imajinasi anak.
“Program ini kami mulai di tahun 2024 dengan jumlah lokus baca di 10 ribu desa. Di tahun ini terus dilanjutkan sehingga menjadi 20 ribu lokus baca desa. Selain menyasar desa, Perpusnas juga memberikan bantuan bahan bacaan yang sudah sesuai rekomendasi Kementerian Agama bagi perpustakaan rumah ibadah,” ucap Amin.
Tidak hanya kalangan anak-anak, bantuan buku bacaan juga diberikan kepada orang dewasa melalui komunitas-komunitas yang ada di desa. Secara teknis anggaran, setiap komunitas di desa diberikan anggaran sebesar Rp20 juta untuk membelanjakan buku bacaan sesuai dengan peminatan masyarakat setempat. Tujuannya, agar masyarakat di desa tersebut menjadi produktif.
Saluran bahan bacaan bagi komunitas ini berkelindan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah lebih dulu bergulir sejak 2018. Saat ini sudah lebih dari 2.900 lokus TPBIS yang tersebar di seluruh Indonesia. Program TPBIS merupakan perluasan dari fungsi perpustakaan agar manfaat perpustakaan lebih dirasakan masyarakat. Dengan kata lain, TPBIS memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitasnya.
Populasi masyarakat Indonesia saat ini telah menembus angka 280 juta penduduk. Dari angka tersebut didapati fakta kajian bahwa masyarakat Indonesia hanya menghabiskan waktu selama 129 jam setahun untuk membaca. Dan buku yang dibaca hanya 5,9 buku setahun. Itu artinya pekerjaan rumah pemerintah terkait literasi masih besar. Dan perpustakaan bukan satu-satunya bertanggungjawab melainkan semua pihak tanpa terkecuali.
Kedua, tentang naskah. Berdasarkan data Rencana Induk Nasional Pengarusutamaan Naskah Kuno Nusantara, tercatat sebanyak 143.259 Naskah kuno Nusantara yang tersebar di dalam dan luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100.770 naskah berada di Indonesia, tersimpan di berbagai lembaga seperti museum, perpustakaan, kearsipan, komunitas adat, serta dalam kepemilikan masyarakat secara perorangan maupun lembaga lokal. Sementara itu, sebanyak 42.489 naskah tercatat berada di luar negeri. Secara khusus, Perpusnas hanya menyimpan 13.318 naskah kuno yang diolah, 8.105 di antaranya bahkan sudah didigitalisasi.
Ketika terjadi kerusakan pada naskah kuno, maka tugas mengolah atau menangani agar terlihat seperti kondisi semula itu sangat rumit. Menyatukan satu halaman yang sobek saja tidak cukup selesai dengan satu hari pekerjaan karena prosesnya yang panjang.
Agar kandungan manfaat dari naskah diketahui secara luas, Perpusnas melakukan beragam upaya pelestarian. Pertama, melalui penyelenggaraan kajian atau seminar yang hasilnya dapat disebarluaskan (diseminasi). Kedua, melakukan alih aksara ke dalam aksara latin (Indonesia) agar lebih mudah dipahami. Dan ketiga melakukan upaya alih media, dari naskah-naskah yang ditulis di atas kertas, lembar lontar atau kulit kemudian oleh Perpusnas dialihwahanakan menjadi komik, film pendek, dan bentuk bacaan lain.
“Tujuannya agar naskh-naskah dapat diketahui publik luas,” ucap Amin.
Hingga tahun 2024, data Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa terdapat 219.415 perpustakaan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Meski demikian, hasil kajian IPLM tahun 2024 mengungkapkan bahwa hanya 98.742 perpustakaan yang telah dibina. Perpustakaan yang dibina sesuai standar ini telah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan, namun terbagi menjadi perpustakaan yang telah terakreditasi maupun belum terakreditasi. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional, jumlah perpustakaan terakreditasi hingga Februari 2025 sebanyak 10.437 (kurang dari 15%).
Berdasarkan data dari Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, jumlah perpustakaan di Indonesia tercatat sebanyak 219.415 unit. Dari jumlah tersebut, 98.742 perpustakaan telah dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), sementara 10.437 perpustakaan telah memperoleh akreditasi, atau sekitar 4,76% dari total keseluruhan. Rinciannya, terdapat 5.833 perpustakaan khusus dengan 134 terakreditasi (2,30%), 3.335 perpustakaan perguruan tinggi dengan 396 terakreditasi (11,87%), 155.903 perpustakaan sekolah dengan 7.297 terakreditasi (4,68%), dan 54.344 perpustakaan umum dengan 2.610 terakreditasi (4,80%). Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perpustakaan terus meningkat, masih dibutuhkan upaya lebih intensif untuk memperluas pembinaan dan akreditasi guna menjamin mutu layanan perpustakaan di seluruh Indonesia.
Kondisi ini yang hendak dibenahi Perpusnas. jika dulu harus taat pada aturan yang acap kurang fleksibel, maka diupayakan lebih baik dengan ruangan yang cukup, tapi koleksi yang tersedia cukup baik dan intentitas aktivitas juga berjalan.
“Lebih baik kondisi demikian daripada ruangan besar tapi sepi aktivitas,” ungkap Amin.
Sebuah perpustakaan akan terakreditas baik manakala aktivitasnya lebih banyak dibanding dari urusan fisik. Proporsi penilaian jangan bicara pada kepatuhan melainkan kinerja. Bicara perpustakaan bukan aktivitas menunggu buku tapi pusat belajar dan kreativitas, pungkas Amin. *
