Dampak banjir.
CIBINONG (LB)- Anggota Komisi VI DPR-RI, Mulyadi meminta pemerintah daerah hingga pemerintah pusat melakukan audit tata ruang wilayah Puncak, Kabupaten Bogor.
Hal itu buntut bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir Bulan Februari serta awal Bulan Maret kemarin.
Audit tata ruang wilayah ‘ala manusia’ ini, kata Mulyadi. Dilakukan setelah alam dan semesta mengauditnya.
“Setelah alam dan semesta yang mengaudit, kini kita yang harus mengaudit tata ruang wilayah Puncak, Kabupaten Bogor,” katanya kepada wartawan, Senin (10/3).
Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat ini pun siap mengawal audit tata ruang wilayah Puncak, Kabupaten Bogor.
Mulyadi menyebut, selain penertiban bangunan objek wisata yang sedang dilakukan pemerintah daerah dan pusat, maka perlu dilakukan normalisasi sungai.
“Normalisasi Sungai Ciliwung, Sungai Cisarua dan lainnya perlu dilakukan, dananya bisa dari PT. Perkebunan Nusantara I Regional 2 atau PT. Perkebunan Nusantara sebagai holdingnya,” sebutnya.
Ia menambahkan, bahwa warga yang rumahnya di pinggir sungai seperti di Kampung Pensiunan, Desa Tugu Selatan Cisarua juga harus ditata ulang. “Warga Kampung Pensiunan yang rumahnya di pinggir sungai atau berada di garis sepadan sungai harus direlokasi oleh PT. Perkebunan Nusantara I Regional 2, sementara Pemkab Bogor harus membangun kesadaran masyarakat tentang bahayanya penyempitan sungai dan bagaimana cara mempertahankan daerah konservasi air yang baik,” tambah Mulyadi. *
