Pasar Induk Kramatjati, Kampung Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur.
JAKARTA (LB)- Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, berharap penertiban kelompok preman berkedok ormas tidak musiman. Pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Yudi Andara (48) berharap, penertiban dan pengawasan terus dilakukan tanpa harus menunggu kasus pungutan liar (pungli) viral di media sosial.
“Jadi ya tolonglah dari pemerintah, ibaratnya diperhatikan kami ini pedagang. Kalau kondisi pasar kurang kondusif kita kan rugi juga,” kata Yudi, Jumat (16/5).
Menurut pedagang keberadaan preman berkedok ormas meresahkan, karena diduga melakukan pungli kepada pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati. Bahka,n mereka juga melakukan pungli terhadap pembeli di area parkir, sehingga pembeli harus yang datang membawa kendaraan harus membayar lebih mahal di luar tarif resmi.
“Misalkan enggak kondusif pembeli yang datang pasti sepi. Dampaknya itu mengurangi omzet juga. Kalau seumpama kondusif, lancar omzet pedagang kan ibaratnya normal,” ujar Yudi.
Para pedagang mengapresiasi langkah polisi yang meringkus preman berkedok ormas yang melakukan pungli di Pasar Induk Kramat Jati. Setelah penangkapan itu kondisi Pasar Induk Kramat Jati kini sudah kondusif, dan kelompok preman yang sebelumnya berkeliaran kini tidak lagi terlihat.
“Harapan kita sebagai pedagang nanti ke depannya bisa kondusif kayak sekarang. Jadi kita aktivitas jual beli juga enak, yang datang belanja juga nyaman, jadi enggak ada keluhan,” ucap Yudi.
Pengelola Pasar Induk Kramat Jati juga berharap kondisi Pasar Induk Kramat Jati kembali kondusif.
Manajer Pasar Induk Kramat Jati, Agus Lamun mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan membuat nota kesepahaman dengan aparat terkait untuk mencegah gangguan keamanan. “Harapan ini bisa kami lakukan untuk memastikan keberlanjutan keamanan dan kenyamanan di Pasar Induk melibatkan aparat penegak hukum. Baik dari TNI, Polri dan Satpol PP,” kata Agus.
Sebelumnya kasus dugaan pungli dilakukan kelompok preman berkedok ormas di Pasar Induk Kramat Jati mencuat setelah para PKL yang menjadi korban mengungkap praktik.
Menurut para PKL, mereka harus membayar Rp 1 juta setiap bulannya. Kemudian mereka juga harus membayar biaya iuran harian sebesar Rp20.000 kepada kelompok preman berkedok ormas. Kasus kian mencuat setelah kelompok preman berkedok ormas mengintimidasi Kepala Kepala Pasar Induk Kramat Jati, yang tak lain purnawirawan anggota Polri. Setelah kasus mencuat petugas gabungan melakukan penertiban preman berkedok ormas, serta membongkar bangunan semi permanen yang dijadikan posko ormas di Pasar Induk Kramat Jati. *
