Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah.
TANGERANG (LB)- Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten telah melakukan koordinasi dengan camat hingga kepala desa (kades) untuk memantau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Bergizi (SPPG) guna mencegah indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu.
“Kita koordinasi sama camat dan kades, mendata berapa dapur SPPG yang ada di masing-masing wilayah. Sekaligus juga bantu controlling atau pengawasan supaya nanti ke depannya anak-anak masuk sekolah ini makanannya lebih terkontrol,” kata Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah di Tangerang, Rabu (15/7).
Sebagai langkah awal dalam pengawasan itu, katanya, para aparat pemerintahan diinstruksikan melakukan pendataan jumlah dapur MBG yang tersedia di setiap kecamatan atau desa.
Langkah ini, kata dia, untuk memastikan kegiatan SPPG berjalan maksimal dengan harapan asupan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah dapat lebih terkontrol dan terjamin.
“Pasti yang pasti kualitas dan higienis. Supaya anak-anak kita semua terjamin makanannya,” ucap dia.
Selain fokus pada kualitas asupan gizi yang disiapkan SPPG , Pemkab Tangerang juga berkomitmen menghidupkan roda perekonomian masyarakat bawah melalui pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menjelaskan nantinya seluruh dapur MBG di Kabupaten Tangerang diwajibkan untuk mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal.
“Dan kita juga berharap semua dapur SPPG yang ada bisa menggunakan bahan pangan lokal, juga kerja sama dengan UMKM sekitar,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah hingga aparat di daerah mengawasi pelaksanaan program MBG menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Saat memberikan arahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, ia meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa, serta aparat terkait ikut mengawasi seluruh dapur MBG.
“Kita mengerti dan kita sadar banyak juga yang nyusup ke tubuhnya MBG untuk jadi maling di situ. Maka saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa, boleh periksa semua dapur MBG, saudara periksa,” katanya.
Presiden juga meminta jajaran TNI dan Polri, mulai dari komandan distrik militer, kepala kepolisian resor, hingga kepala kepolisian sektor untuk turut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Ia meminta setiap temuan penyimpangan dilaporkan kepada kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung kepada dirinya.
“Laporkan ke kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya. Gampang, ngomong ke TikTok langsung, aku kirim tim untuk selesaikan. Benar? Nggak usah susah-susah,” demikian Presiden. *
