Kementerian Kehutanan Provinsi Jambi menjadikan 700 pesantren dalam program jaga dan lindungi hutan dengan di Jambi.
JAMBI (LB)- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan Provinsi Jambi menggandeng 700 pesantren di provinsi untuk dilibatkan dan menjadi mitra dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis koperasi, kelompok tani hingga pendidikan lingkungan agar ke depan hutan tetap lestari dan terjaga.
“Kolaborasi ini diyakini menciptakan simbiosis antara pelestarian hutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai spiritual dan pesantren mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem hutan,” kata Kepala BPHL Wilayah IV Jambi, Andi Rohaendi, di Jambi Kamis (17/7).
Program ini dilaksanakan setelah adanya petunjuk dari Menteri Kehutanan yang saat berkunjung ke Jambi beberapa waktu lalu yang memberikan arahan agar UPT Kementerian Kehutanan di Provinsi Jambi untuk menggandeng pesantren dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
“Kami sudah mendata ada lebih kurang 700 pesantren di Provinsi Jambi siap dilibatkan dalam skema kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis koperasi, kelompok tani, hingga pendidikan lingkungan,” kata Andi yang juga Koordinator UPT Kementerian kehutanan Provinsi Jambi.
Dukungan konkret datang dari berbagai UPT Kementerian Kehutanan di Provinsi Jambi, seperti Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNBS) yang akan memfasilitasi pembentukan kelompok tani pesantren di wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi yang melibatkan pengelolaan taman nasional dengan skema Kemitraan Konservasi.
Sementara itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi menawarkan program pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan cagar alam dan suaka margasatwa.
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batanghari pun siap menyediakan bibit pohon bagi kelompok pesantren yang ingin merehabilitasi lahan kritis di Provinsi Jambi dan melibatkan santri sebagai Duta Hijau dan Duta Lingkungan (Green Ambassador).
Dia mengatakan bahkan, rencana skema usaha skala besar dalam kegiatan pemanfaatan hutan dengan skema PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) sedang dirancang.
“Kolaborasi ini tidak hanya soal konservasi dan rehabilitasi, tapi mencakup spektrum yang lebih luas yakni tentang pemberdayaan masyarakat santri, ekonomi hijau, dan pendidikan berbasis ekologi,” kata Andi Rohaendi.
Sebuah kolaborasi strategis tengah dirancang antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Provinsi Jambi dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Jambi. Kolaborasi ini menjadi babak baru, di mana pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tapi juga menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi perubahan iklim dan pelestarian hutan. Hutan lestari, pesantren mandiri, inilah semangat yang digaunggkan para pihak di Jambi. *
