Gubernur BI Perry Warjiyo.
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) secara keseluruhan pada tahun 2026 tetap baik, dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Namun dari sisi neraca transaksi modal dan finansial, meningkatnya ketidakpastian keuangan global mendorong aliran keluar modal asing pada investasi portofolio yang hingga 19 Januari 2026 mencatat net outflows sebesar 1,6 miliar dolar AS.
“Sehubungan dengan itu, perlu penguatan respons kebijakan guna tetap menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Rabu (21/1).
Perry mengatakan, Neraca Pembayaran Indonesia perlu terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
NPI triwulan IV 2025 diprakirakan tetap baik, ditopang neraca perdagangan yang pada November 2025 kembali mencatat surplus sebesar 2,7 miliar dolar AS didukung oleh ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam seperti logam mulia dan perhiasan/permata, nikel dan barang daripadanya, serta bahan bakar mineral.
Sementara itu, aliran modal triwulan IV 2025 mencatat net inflows terutama ditopang kenaikan cukup tinggi pada Desember 2025 yang bersumber dari penerbitan global bond, setelah sebelumnya pada Oktober dan November 2025 tercatat rendah sejalan dengan ketidakpastian global yang masih tinggi.
Di sisi lain, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 tercatat meningkat menjadi sebesar 156,5 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
“Dengan perkembangan ini, NPI 2025 diprakirakan tetap berdaya tahan dengan transaksi berjalan yang masih sehat dalam kisaran defisit 0,5 persen sampai dengan surplus 0,3 persen dari PDB,” kata Perry.
BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 meningkat dalam kisaran 4,9-5,7 persen, ditopang kenaikan permintaan (demand) domestik.
Hal ini sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Efektivitas berbagai program stimulus pemerintah pada tahun 2026 perlu diperkuat untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja,” kata Perry Warjiyo.
Menurut Perry, efektivitas berbagai program stimulus pemerintah pada tahun 2026 perlu diperkuat untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja.
Investasi juga diprakirakan lebih tinggi ditopang oleh berlanjutnya program prioritas pemerintah, termasuk hilirisasi sumber daya alam (SDA), sehingga diharapkan makin dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian.
“Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan,” kata Perry.
“Kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi,” kata Perry.
Sementara Rapat Dewan Gubernur BI Januari 2026 yang berlangsung pada Selasa (20/1) dan Rabu (21/1) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 4,75 persen. Suku bunga deposit facility diputuskan untuk tetap pada level 3,75 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap pada level 5,5 persen.
“Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini yaitu pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, guna mendukung capaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.***
