Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa tidak mustahil pertumbuhan ekonomi delapan persen pada tahun 2029 bisa tercapai.
“Tidak mustahil pertumbuhan ekonomi delapan persen itu bisa tercapai. Memang akhirnya persoalan-persoalan mendasar yang akan menguji kita apakah pertumbuhan ekonomi delapan persen itu tercapai atau tidak,” kata Rachmat dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (13/3).
Ia mengatakan, hal penting yang harus ditekankan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah melakukan sinergi dan kerja sama dalam rangka mengurangi konflik maupun perbedaan pendapat guna mengurangi kegaduhan. Dengan begitu, proses mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi bisa berjalan lancar.
Berdasarkan catatan Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia sudah berkali-kali mengalami pertumbuhan tinggi lebih dari delapan persen. Mulai dari tahun 1968 sebesar 10,92 persen, tahun 1980 sebesar 10 persen, tahun 1973 mencapai 8,1 persen, tahun 1977 hingga 8,6 persen, serta tahun 1995 tumbuh 8,22 persen. “Jadi, kita punya pengalaman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus pemerataan,” ungkap Rachmat.
Selama periode 1970-1986, Menteri PPN menegaskan bahwa Indonesia tak hanya berhasil mengatasi rendahnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melakukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.
“Pada saat itu, kita bisa menurunkan jumlah kemiskinan dari 70 persen sampai tinggal kurang dari 10 persen. Kenapa ini bisa seperti itu? Stabilitas ekonomi benar-benar menjadi acuan kita untuk mencapai itu,” ucap Kepala Bappenas.
Di acara terpisah, Rachmat menyatakan bahwa apabila dunia global sedang tidak baik-baik saja, justru Indonesia berpeluang mendapatkan manfaat. “Pengalaman sejarah kita bahwa persoalan dunia global ini memang unik. Sejarah menunjukkan sejak kita merdeka, kalau dunia sedang susah, justru peluang ada di kita. Kalau dunia sedang baik-baik saja, justru kita mendapat kesulitan, terutama hal ini pada pertanian kita,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual.
Pada tahun 1950-1960an, ketika dunia sedang dilanda kesulitan makanan, bahan baku, barang dan jasa khususnya di bidang pertanian, keadaan Indonesia justru menunjukkan sebaliknya. Begitu pula dengan tahun 1998, saat terjadi krisis moneter yang berkepanjangan, Indonesia tetap bisa bertahan karena ekspor pertanian dan perkebunan sangat kuat.
“Nah, sekarang situasinya juga tidak mudah, tetapi kalau kita siap seharusnya kita juga akan bisa mengatasi persoalan ini. Karena itu, kami bersama Kementerian Perdagangan, bersama kementerian lain, terutama bersama Kementerian Dalam Negeri, kita harus menyiapkan bersama bagaimana kita menghadapi persoalan ini,” ungkap Rachmat.***
