Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutan.
BEKASI (LB)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana mengalihkan anggaran bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 20 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan flyover Bulak Kapal, ke proyek infrastruktur lainnya.
Pengalihan anggaran itu akan dilakukan apabila bantuan percepatan pembangunan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk proyek flyover Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur benar terealisasi. “Kalau memang bantuan Presiden jadi untuk Bulak Kapal, berarti anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan bisa kami usulkan untuk digeser ke pembangunan di Bulan-bulan,” ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, saat ditemui di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (11/5).
Menurut Idi, sebelum adanya wacana bantuan dari pemerintah pusat, proyek flyover Bulak Kapal dirancang menggunakan skema multiyears dan ditargetkan rampung pada akhir 2027.
Namun setelah adanya pernyataan Presiden terkait percepatan pembangunan flyover di Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkot Bekasi memilih menunggu kepastian skema bantuan dari pemerintah pusat.
Meski demikian, hingga kini Pemerintah Kota Bekasi belum menerima arahan resmi terkait bentuk bantuan tersebut. “Saat ini masih menunggu skema bantuan Presiden seperti apa. Apakah lewat Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, atau langsung ke daerah. Masih menunggu tindak lanjut dari Kemenko Infrastruktur dan Setneg,” kata Idi.
Idi mengungkapkan, Pemkot Bekasi sudah dua kali mengikuti rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan setelah adanya arahan Presiden terkait percepatan pembangunan flyover di kawasan Bulak Kapal.
Namun sampai saat ini, pemerintah daerah belum memperoleh kepastian mengenai mekanisme bantuan maupun pelaksanaan proyek tersebut.
“Karena kami pemerintah daerah, fungsinya hanya menanyakan. Terakhir hari Kamis kemarin rapat dari Kemenkeu dan Kemenko Infrastruktur. Sudah naik level, tapi belum ada arahan resmi,” ujarnya. Ia berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan sudah ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan proyek flyover Bulak Kapal.
“Mudah-mudahan satu dua minggu ada kabar, nanti baru kami bisa pastikan,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih banyaknya pelintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan memadai sehingga rawan menimbulkan kecelakaan.
Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau korban kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi dengan KRL Commuter Line di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa (28/4) lalu.
“Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat dan keperluan kereta api sangat mendesak,” ujar Prabowo. Pemerintah pusat juga disebut menyiapkan anggaran hingga Rp 4 triliun untuk meningkatkan pengamanan pelintasan sebidang, termasuk pembangunan flyover di sejumlah titik rawan. *
