Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketenagakerjaan bertema Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10).
BANDUNG (LB)- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan akan memprioritaskan pembangunan di desa-desa yang merupakan penghasil pajak pada 2026. Dalam pandangannya, desa-desa yang berada di kawasan industri tidak boleh dibiarkan tertinggal, mengingat kontribusi mereka yang signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Ada pabrik di situ, maka desa di sana harus menjadi prioritas untuk dibangun sampai tuntas,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (15/10).
Mantan Bupati Purwakarta itu mengungkapkan, banyak desa penghasil pajak justru belum merasakan manfaat dari pembangunan. Ia juga menyoroti kondisi kantor desa yang tidak dibangun, lingkungan sekitar yang kumuh, dan warganya yang hidup di bawah bayang-bayang industri yang megah.
“Desa jadi penghasil pajak, tapi kantor desanya tidak dibangun, lingkungan sekitar juga tidak diperhatikan,” katanya.
Dedi selanjutnya menyinggung adanya relasi yang tidak sehat antara pemerintah desa dan perusahaan. Menurutnya, kepala desa sering bersikap keras terhadap industri, namun tetap meminta bantuan setiap kali ada kegiatan sosial atau keagamaan. Ia menegaskan, desa yang menjadi lokasi pabrik seharusnya bersih, tertata, dan berkembang sejalan dengan kemajuan industrinya.
Pemerintah akan memetakan desa-desa dengan kontribusi pajak terbesar untuk memastikan pemerataan pembangunan. “Ke depan, saya ingin mendatangi kantor pajak untuk melihat langsung berapa besar pajak yang dipungut, dari mana saja sumbernya, dan desa mana yang paling besar kontribusinya. Hasilnya akan saya umumkan agar desa-desa penghasil pajak mendapat prioritas dalam pembangunan,” tutur Dedi.
Dedi juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada sektor industri, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia memperingatkan bahwa jika ketimpangan tersebut dibiarkan, masyarakat akan terus menyalahkan keberadaan pabrik, padahal industri diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi. “Kondisi seperti itu tidak boleh terjadi. Jika dibiarkan, pabrik bisa disalahkan terus-menerus. Padahal sebenarnya keberadaannya diharapkan masyarakat,” pungkas Dedi. *
